Update Artikelilmiah: 18592

ALFIN RIAN SAFEI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mewajibkan BUMN melaksanakan Good Corporate Governance secara konsisten dan berkelanjutan yaitu dengan melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. PT. KAI (Persero) Daerah Operasi 5 Purwokerto yang merupakan daerah operasi di bawah PT. KAI (Persero) sebagai bagian dari sebagai salah satu BUMN, diwajibkan untuk melaksanakan kelima prinsip Good Corporate Governance. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada PT. KAI (Persero) Daop 5 Purwokerto.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang didukung dengan data primer dari hasil wawancara. Data diuraikan dengan bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan peraturan Menteri tersebut tercemin dalam Surat Keputusan Direksi PT. KAI (Persero) Nomor: KEP.U/OT.104/X/4/KA-2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) PT. Kereta Api Indonesia (Persero), sebagai pedoman dalam melaksanaan prinsip good corporate governance, yakni prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran di PT. KAI (Persero) Daop 5 Purwokerto.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, Badan Usaha Milik Negara, PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Abtrak (Bhs. Inggris)

Based on Article 2 of Regulation of the Minister of SOE Number: Per-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, requires SOE to implement Good Corporate Governance consistently and continuously by implementing the principles - principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, accountability, and fairness in carrying out its business activities. PT. KAI (Persero) Operation Area 5 Purwokerto which is the operating area under PT. KAI (Persero) as part of as one of the SOEs, is required to implement the five principles of Good Corporate Governance. The purpose of this research is to know the implementation of Regulation of the Minister of SOE Number: Per-01 / MBU / 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN) at PT. KAI (Persero) Daop 5 Purwokerto.
This research uses normative juridical method with descriptive approach of legislation. The data source of this research uses secondary data from library material supported by primary data from interview result. The data are described in a systematic form of narrative text. Data analysis method used is normative qualitative.
The results of this study indicate that the application of the Minister's regulation is reflected in the Decree of the Board of Directors of PT. KAI (Persero) Number: KEP.U / OT.104 / X / 4 / KA-2014 concerning Code of Corporate Governance PT. Kereta Api Indonesia (Persero), as a guideline in implementing the principles of good corporate governance, namely the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and authority in PT. KAI (Persero) Daop 5 Purwokerto.
Keywords: Good Corporate Governance, State Owned Enterprise, PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman