Update Artikelilmiah: 18318

RAMDANI LAKSONO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi berdampak pada implementasi penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi negeri di Indonesia. Salah satu bentuk dari penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Secara normatif, format kelembagaan dan pengelolaan keuangan negara pada perguruan tinggi negeri badan layanan umum memiliki beberapa persoalan yang menimbulkan kerumitan dan ketidakjelasan terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi negeri badan layanan umum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kelembagaan perguruan tinggi negeri badan layanan umum yang akan menentukan format pengelolaan keuangan pada perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.
Secara kelembagaan perguruan tinggi negeri badan layanan umum tidak terpisah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kewenangan pembinaan dan pengawasan perguruan tinggi negeri badan layanan umum dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Keuangan. Berdasarkan konsep kelembagaan pada perguruan tinggi negeri badan layanan umum, maka pengelolaan keuangan pada perguruan tinggi negeri badan layanan umum masuk dalam rumusan ruang lingkup keuangan negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri badan layanan umum harus mengacu pada pengaturan terkait dengan pengelolaan keuangan negara.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The enactment of law No. 12 year 2012 of higher education have an impact on the implementation of the organization of the autonomous universities in Indonesia. One of the forms of organization of the autonomous universities are universities for public service agency. In the normative, institutional and financial management format State universities on the agency's public service has some issues that give rise to the complexity and obscurity against enforcement college affairs public service agencies. 
This research aims to know the concept of institutional universities public service bodies that will determine the format of the financial management in universities for public service bodies. This research applied the statute approach and conceptual approach.
In institutional universities public service agency does not separate from the Ministry of research, technology, and higher education. The authority and supervision of the construction of the universities conducted by the public service agency of the Ministry of research, technology, and higher education and the Ministry of finance. Based on the concept of institutional universities on public service agency, then the financial management in universities for public service bodies in into the scope of the State's financial formula as stated in the law 17 in 2003 about the finances of the State. Therefore the financial management of universities for public service bodies should refer to the regulation related to the management of the finances of the State.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman