Home
Login.
Artikelilmiahs
18315
Update
RIFA NISRINA IZDIHAR
NIM
Judul Artikel
Penentuan Unsur Kepentingan Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 21/G/2016/PTUN.BDG)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 21/G/2016/PTUN.BGD, bertujuan untuk menemukan cara menentukan unsur kepentingan dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dengan menggunakan interpretasi sistematis, serta untuk mengkaji dan menganalisis kesesuaian putusan a quo dalam menentukan unsur kepentingan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Para Penggugat dalam perkara a quo yakni Supratman, Wagiman, Darsono merupakan warga Kabupaten Pangandaran, Tergugatnya yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, objek gugatannya yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor : 105/Kpts/KPU-Prov-011/XI/2015 Tanggal 12 November 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Periode 2015-2018. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah prespektif dengan menggunakan data sekunder yang disajikan dengan deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa unsur kepentingan dalam sengketa Tata Usaha Negara tidak hanya bersifat pribadi dan bersifat langsung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan menurut doktrin Indroharto. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan Pasal 87 huruf e dan huruf f, unsur kepentingan dapat bersifat kelompok atau umum dan bersifat tidak langsung. Sedangkan, pertimbangan hukum hakim memutuskan bahwa Para Penggugat tidak berkepentingan dengan hanya mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan doktrin Indroharto. Akibatnya amar putusan hakim tidak dapat diterima.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This study comes on the decision of Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung No. 21/G/2016/PTUN.BDG, aims to find ways to determine the elements of interest in resolving the State Administration dispute by using systematic interpretation, and to review and analyze the conformity of decision a Quo in determining the element of interest under Article 53 paragraph (1) of Law No. 5 of 1986 jo. Law No. 9 of 2004. The Plaintiffs in the a quo case of Supratman, Wagiman, Darsono are residents of Pangandaran Regency, the Defendant, namely the Chairman of West Java Provincial Election Commission, the object of the lawsuit is the Decision Letter of the General Election Commission of West Java Province Number 105 / Kpts / KPU-Prov-011 / XI / 2015 November 12, 2015 On Appointment of Members of the General Election Commission of Pangandaran Regency Period 2015-2018. The approach method used in this research is the normative juridical approach method, the research specification is the perspective by using secondary data which is presented with descriptive in the form of description which arranged systematically, logically and rationally, then the data obtained is analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the element of interest in the State Administration dispute is not only private and direct nature as regulated in the provisions of Article 53 paragraph (1) of Law No. 5 Year 1986 jo. Law No. 9 of 2004 and according to the doctrine of Indroharto. After the enactment of Law Number 30 Year 2014 on Government Administration, pursuant to Article 87 letter (e) and letter (f), elements of interest may be group or general and are indirect. Whereas, the legal considerations of the judge ruled that the Plaintiffs have no interest in referring only to the provisions of Article 53 paragraph (1) of Law Npo. 5 of 1986 jo. Law No. 9 of 2004 and the doctrine of Indroharto. Consequently the rulings of the judges are unacceptable.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save