Update Artikelilmiah: 18273

DIMAS TRI KRISTIYONO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK

Penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa dibolehkan dengan syarat dilakukan oleh pejabat yang memang berwenang untuk melakukannya, di samping itu tetap harus memperhatikan hak-hak tersangka/terdakwa dan berdasarkan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah tidak dipenuhinya hak-hak tersangka dalam proses penahanan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk mengkaji implementasi hak-hak tersangka selama dalam penahanan di Polres Banyumas dan hambatan-hambatan yang muncul. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi hak-hak tersangka pada saat penahanan oleh Kepolisian Resor Banyumas dan hambatan-hambatan yang muncul. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi hak-hak tersangka pada saat penahanan di Polres Banyumas telah berpedoman pada KUHAP dengan menerapkan asas akusatur dalam setiap pemeriksaan dengan mendudukkan tersangka pada posisi subjek bukan objek pemeriksaan dan diusahakan untuk memberi penjelasan kepada tersangka tentang hak-haknya. Namun demikian implementasi hak-hak tersangka tersebut belum sepenuhnya optimal telah diterapkan dalam proses penahanan. Hambatan-hambatan yang muncul timbul dari tersangka, yaitu tersangka kebanyakan berasal dari kalangan menengah kebawah sehingga kurangnya pengetahuan tersangka akan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, kemudian seringkali tersangka dalam memberikan keterangan selama dalam proses penahanan terlalu berbelit-belit serta tidak menunjukkan sikap yang kooperatif dan hanya bersikap diam.

Kata kunci : Implementasi, Hak-hak tersangka, Penahanan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

The detention of a suspect / defendant is permitted on condition that the officer who is authorized to do so must, in addition, take into account the rights of the accused / defendant and according to the rules to be implemented. Law enforcement officers in carrying out their duties can not be separated from the possibility to perform acts that are contrary to the prevailing laws and regulations, one of which is the non-fulfillment of the rights of suspects in the process of detention. Based on this, this research seeks to assess the implementation of the rights of suspects during the detention at Banyumas Resort Police and the obstacles that arise. The purpose of this research is to know the implementation of suspect rights at the time of detention by Banyumas Resort Police and the obstacles that arise. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the implementation of the rights of suspects at the time of detention at Banyumas Resort Police has been guided by the Criminal Procedure Code by applying the principle of akusatur in each examination by putting the suspect on the subject position not the object of examination and attempted to explain to the suspect about the rights -haknya. Nevertheless, the implementation of the rights of suspects has not been fully optimally applied in the detention process. Obstacles that arise from the suspect, the suspects mostly come from the middle class down so that the lack of knowledge of suspects for the rights possessed by the suspect, then often suspect in giving information during the process of detention is too complicated and does not show a cooperative attitude And just being silent.

Keywords: Implementation, Rights of suspects, Detention.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman