Update Artikelilmiah: 18269

FAISAL BUDIMAN DANIAR

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik mendorong pemerintah mewujudkan akuntabilitas untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi. Upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang dilakukan pemerintah dengan mendorong keterbukaan informasi publik. Selanjutnya, pemerintah pusat maupun daerah dituntut untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID merupakan salah satu aktor kunci pemerintah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, untuk itu PPID juga perlu akuntabel pada kinerjanya. Akan tetapi masih terdapat masalah dalam pelayanan informasi publik di mana dalam website organisasi perangkat daerah dan website dari PPID itu sendiri belum terdapat informasi yang seharusnya disediakan, hal tersebut merupakan tanggung jawab dari PPID dalam mengelola dan melakukan pelayanan informasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan akuntabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Banyumas dilihat berdasarkan aspek transparansi, liabilitas, pengendalian, responsibilitas, dan responsivitas. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan PPID Kabupaten Banyumas belum mewujudkan transparansi atas kinerjanya. Selain itu, PPID Kabupaten Banyumas belum menghadapi konsekuensi atas kinerjanya. Pengendalian yang ada pada PPID Kabupaten Banyumas belum dilakukan secara menyeluruh. Pada dimensi responsibilitas, PPID Kabupaten Banyumas belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Dalam dimensi responsivitas, PPID Kabupaten Banyumas belum dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Untuk itu, bila dilihat dari aspek-aspek tersebut bisa dikatakan PPID Kabupaten Banyumas belum akuntabel.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The decline in public trust in public bureaucracy encourage government to realize the accountability to regrow public trust in the performance of the bureaucracy. Efforts are being made to restore public trust be done by encouraging openness of public information. Furthermore, the central and local governments are required to appoint information and documentation management officer (PPID). PPID is one of the key actors in government to achieve openness of public information, therefore, PPID need to be accountable to their performance. But there are still problems in the public information services where the website of regional apparatus organization and website of information and documentation management officer itself has not contained information that should be provided, and that it is the responsibility of information and documentation management officer manage and conduct public information services as mandated. This study aims to find out and describe the accountability of information and documentation management officer of Banyumas Regency based on transparency, liability, controllability, responsibility and responsiveness. The research method used in this study is qualitative descriptive. Informant were taken by purposive sampling. The results showed PPID of Banyumas Regency not bring transparency on their performance. Furthermore, PPID of Banyumas Regency not face the consequences of their performance. Controls on PPID of Banyumas Regency not been done completely. On the dimension of responsibility, PPID of Banyumas Regency have not carry out their duties in according to the existing rules. In the dimension of responsiveness, PPID Banyumas unable to meet the needs and demands of the public. Therefore, in view of these aspects can be said PPID Banyumas has not been accountable.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman