Update Artikelilmiah: 18219

VANESSA INDIRA VALDEZ

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
Terbentuknya Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Indonesia mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia yang mendasarkan pada Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) merupakan lembaga otonom yang bersifat independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. KKI dibentuk berdasarkan amanat UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. KKI bertugas untuk melakukan registrasi hingga penerbitan surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Konsil Kedokteran Indonesia pasca terbentuknya Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan analisis kualitatif. Sumber data yang diperoleh adalah data primer dari informan dan data sekunder yang diolah dengan menggunakan metode kualitaif terutama model content analysis dan comparative analysis yang disajikan secara deskriptif naratif.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa, pelaksanaan kewenangan konsil kedokteran Indonesia tidak tunduk pada UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan melainkan tetap tunduk pada UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kewenangan KKI cenderung mendukung dan menghambat pelaksanaan kewenangan KKI.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

The Establishment of Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Indonesia affect exercise of the authority of the Konsil Kedokteran Indonesia (Indonesian Medical Council) which rested on Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. KKI is a the autonomous independent and been directly responsible for the president of the republic of indonesia .Kki organized under Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kki on duty to do registration to the issuance of certificate of registration doctor and a dentist.
This research attempts to understand the implementation of the authority Indonesian Medical Council following the establishment Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan and to know the factors. The Research methodology used is juridical sociological with the qualitative analysis approach. Data sources obtained was primary data from informants and secondary data processed by using the qualitative methodology especially model content analysis and comparative analysis served in a descriptive narrative
Based on the results, it can be known that, the implementation of the Indonesian medical council authority does not comply with Undang – Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan but still subject to Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran and to know about inhibiting factors and supporting the implementation of Indonesian Medical Council authority tend to favor and hamper the implementation of the authority of the Indonesian Medical Council.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman