Home
Login.
Artikelilmiahs
18109
Update
NINA DESI RATNA PUTRI
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN PURBALINGGA
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Saat ini banyak beredar makanan dan minuman kadaluwarsa, khususnya di Kabupaten Purbalingga. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hokum bagi konsumen terhadap peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang didukung dengan data primer dari hasil wawancara. Data diuraikan dengan bentuk teks naratif secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah normative kualitatif. Hasil penelitian menjunjukan bahwa upaya Pemerintah dalam melindungi hak konsumen pengguna makanan dan minuman berkaitan dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana dijelaskan Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah dipenuhi oleh Pemerintah dengan membuat suatu peraturan sebagaimana dirumuskan dalam Permendag Nomor 20/M-Dag/Per/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa. Upaya tersebut dilakukan dengan membina dan mengawasi segala macam urusan izin praktik yang berkaitan dengan Pelaku Usaha. Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dengan cara memberikan pengarahan/penyuluhan kepada pelaku usaha.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Goods and services used to meet human needs more and more sophisticated, causing the gap to the truth of information and responsiveness consumers. With weak consumer position, manufacturers or businesses will easily market any goods or services without regard to the rights of consumers. Nowadays many outstanding food and drink expired, particularly in Purbalingga. The research aimed to determine the legal protection for consumers against the circulation of food and drink expired pursuant to Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection in Purbalingga. This research used normative juridical approach to legislation that is descriptive. Sources of data this study uses secondary data from the literature that is supported by primary data from interviews. Data elaborated with narrative texts in a systematic form. Data analysis method used is a qualitative normative The results showed that the Government's efforts to protect consumer rights users food and beverage related to the right to the comfort, security, and safety, as described Article 4 (a) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection has been fulfilled by the Government to create a rule as defined in the Regulation No. 20 / M-Dag / Per / 5/2009 regarding provisions and Procedures of Goods and / or Services. Efforts are made to develop and supervise all sorts of matters relating to the practice license business communities. Development and Supervision is done by the Department of Industry, Commerce and Cooperatives by providing guidance / counseling to entrepreneurs. Keyword: Legal protection, consumer, food and beverage expired
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save