Update Artikelilmiah: 17965

MANGGAJA FIRDAUS

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen atau wilayah Barlingmascakeb, menganalisis hubungan PDRB per kapita dan panjang jalan terhadap penerimaan pajak reklame disetiap kabupaten dan secara keseluruhan di wilayah Barlingmascakeb, dan menganalisis kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah di setiap kabupaten yang berada di wilayah Barlingmascakeb. Penelitian ini meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen atau wilayah Barlingmascakeb. Teknik analisis data menggunakan analisis perkembangan (Trend) dan analisis hubungan (Korelasi). 
Hasil analisis menunjukkan bahwa Trend penerimaan pajak reklame di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen dan secara total penerimaan pajak reklame menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Hubungan antara PDRB per kapita terhadap penerimaan pajak reklame di setiap kabupaten menunjukkan hubungan yang kuat dan arahnya positif. Hubungan antara total jumlah PDRB per kapita terhadap total penerimaan pajak reklame menunjukkan hubungan yang kuat dan arahnya positif. Hubungan panjang jalan terhadap penerimaan pajak reklame di setiap kabupaten menunjukkan hubungan kuat dan arahnya positif. Hubungan antara total jumlah panjang jalan terhadap penerimaan pajak reklame menunjukkan hubungannya kuat dan arahnya positif. Trend kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan pajak daerah menunjukkan kecenderungan terus menurun.
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu pertama pemerintah harus memberikan akses yang mudah di bidang surat izin penyelenggaraan reklame agar para wajib pajak mampu menyelenggarakan reklame dengan tepat waktu dan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga akan berdampak pada tercapainya target penerimaan pajak reklame yang diinginkan di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen. Kedua pemerintah harus rutin menindak dan menertibkan reklame yang tidak ada izinnya, hal ini bertujuan agar penyelenggara wajib membayar pajak sebelum memasang reklame.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to analyze the development of advertisement tax acceptance in Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap and Kebumen district or region Barlingmascakeb, analyze the relationship between  GDP per capita and the long road of acceptance advertisement tax in each county and the whole region Barlingmascakeb, and analyze the contribution of tax revenue to the local tax revenue billboard in every county in the territory Barlingmascakeb. This study includes the District of Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap and Kebumen district or region Barlingmascakeb. Data were analyzed using analysis of progress (Trend) and analysis of the relationship (correlation).
Trend analysis shows that the advertisement tax acceptance in Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap and Kebumen and in overall tax revenue billboard showing a tendency to increase. The relationship between the GDP per capita of the advertisement tax acceptance in each district showed a strong relationship and a positive direction. The relationship between the total amount of the GDP per capita of the total tax revenue billboard showed a strong relationship and a positive direction. Long connection road towards acceptance of advertisement tax in each district shows a strong relationship and a positive direction. The relationship between the total length of the road to tax revenues billboard showed a strong relationship and a positive direction. Trend advertisement tax revenue contribution to local tax revenues show tends to decrease.
The implications of the above conclusions is : first is the government must provide easy access to the permit implementation of the billboard so that the taxpayer is able to organize the advertisement on time and as expected, so it will have an impact on the achievement of revenue targets advertisement tax desirable in Banjarnegara, Purbalingga , Banyumas, Cilacap and Kebumen district. The governments must take action and curb routine billboards whose does not have a permission, it is intended that the organizers must pay taxes before installing billboards.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman