Update Artikelilmiah: 17673

MUS`AB

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) KANTOR REGIONAL I PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 00003/Kep/BV/5403/06 TENTANG MEMBERIKAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN DAN MEMBERHENTIKAN DENGAN HORMAT (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Nomor. 03/G/2011/PTUN.Yk.)

Oleh :
MUS’AB
E1A011271

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara  yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Nomor. 03/G/2011/PTUN.Yk, undang-undang serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis dan terperinci, dan analisis data dilakukan secara normatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelimpahan wewenang (pemberian delegasi) dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Pasal 27 ayat (3) PP No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan penerimaan suatu wewenang yang diterimanya (Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional I Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), yang sebelumnya memiliki kewenangan mengeluarkan SK objek sengketa adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu sendiri.  Alasan pertimbangan Hukum Hakim dalam menentukan pembatalan Surat Keputusan objek sengketa bahwa tindakan tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa secara subtansi/materiil bertentangan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2, Pasal 3 huruf d, dan Pasal 5 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 59/Kep/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas Keadilan, Asas Kecermatan dan Asas Larangan Mencampuradukan Kewenangan (principle of non misuse of competence).

Abtrak (Bhs. Inggris)

CANCELLATION OF DECREE STAFFING AGENCY STATE (BKN) I REGIONAL OFFICE REGION PROVINCE YOGYAKARTA NO. 00003 / Kep / BV / 5403/06 ON GIVING RISE AND SOCIAL RANK WITH HONOR (Judicial Review Verdict Against PTUN Yogyakarta Number. 03 / G / 2011 / PTUN.Yk.)

By
MUS’AB
E1A011271

This research used normative juridical legal approach, with specification of descriptive research. In this study the sources of data used are secondary data from the Administrative Court Decision Against Judicial Review Yogyakarta Number. 03 / G / 2011 / PTUN.Yk, legislation and books on literature relating to research problems. The data obtained are presented in a systematic and detailed, and data analysis normatively.
Based on the results of research and discussion that the delegation of authority (awarding delegates) of the Head of the Civil Service Agency (BKN) to the Head of the Civil Service Agency (BKN) Regional Office I Yogyakarta province pursuant to Article 27 paragraph (3) PP 9 2003 on Privileges Appointment, Removal and Dismissal of Civil Servants and acceptance of an authority receives (the Head of the Civil Service Agency (BKN) Regional Office of the Province of Yogyakarta), which previously had the authority issued a decree object of dispute is the Head of State Employment Agency (BKN) itself. Reasons considerations Law Judge in determining the cancellation of the Decree of the object of dispute that the actions of the defendant in issuing the Decree of the object of dispute is the substance / material contrary to the legislation, namely Article 2, Article 3 letter d, and Article 5 Decision of the Head of the Civil Service Agency (BKN) No. 59 / Kep / 2001 concerning Organization and Work Regional Civil Service Agency (BKN) and Law No. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers. Defendant in issuing the Decree of the object of dispute are also contrary to the Principle of Fairness, Accuracy and Principles Principles Prohibition Authority (principle of non misuse of competence).

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman