Update Artikelilmiah: 17515

YOGI CANDRA OVIAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini berawal dari adanya perkara Kartel SMS yang dilakukan oleh 9 operator yaitu : PT Excelcomindo Pratama, Tbk., PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat, Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT Hutchison CP Telecommunication, PT Bakrie Telecom, Tbk., PT Mobile-8 Telecom, Tbk., PT Smart Telecom, PT Natrindo Telepon Seluler. Ke-9 operator ini melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar operator yang menyebabkan Kartel SMS, sehingga  tariff sms tidak sesuai dengan perhitungan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Konsumen mempunyai hak-hak yang diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian bagi Konsumen diatur di dalam Pasal 4 huruf (h) UUPK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 4 huruf (h) UUPK di dalam memperjuangkan Hak-hak bagi konsumen yang dirugikan pelaku usaha. 
Metode yang digunakan menggunakan metode penelitian yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta spesifikasi penelitian secara deskriptif dengan metode analisis data secara normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa Kartel SMS yang dilakukan oleh 9 operator telah melanggar Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan dari kegiatan Monopoli tersebut telah membuat Kerugian yang di derita oleh Konsumen dengan merujuk pada hak konsumen yang berada pada Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, membuat Putusan KPPU menjadi lebih kuat dan mengharuskan bagi para pelanggar yaitu para Pelaku Usaha untuk membayar ganti kerugian yang kemudian diserahkan kepada negara sebagai kas negara, dengan total Rp 77.000.000,00;

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS TO CHECK SMS DUE TO OFF-NET SMS CARTEL BY LAW NUMBER 8 YEAR 1999 ON CONSUMER PROTECTION (KPPU DECISION NO.26 / KPPU-L / 2007)
by:
Yogi Candra Ovian
E1A012299

This study originated from the case SMS Cartel conducted by nine operators: PT Excelcomindo Pratama, Tbk., PT Telekomunikasi Seluler, PT Indosat, Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT Hutchison CP Telecommunication, PT Bakrie Telecom, Tbk. , PT Mobile-8 Telecom, Tbk., PT Smart Telecom, PT Natrindo Telepon Seluler. These carriers 9th perform the Agreement of Cooperation (MCC) between operators which led Cartel SMS, so the sms tariff is not in accordance with the calculation of the Indonesian Telecommunications Regulatory Body (BRTI) and cause harm to the consumer. Consumers have the rights set out in Article 4 of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Disadvantages for Consumers set out in Article 4 letter (h) of BFL. This study aims to identify and analyze the application of Article 4 letter (h) of BFL in the fight for the rights of consumers who are disadvantaged businesses.
The method used normative juridical research methods, with the approach of legislation and approach to the case and the specifications descriptive study with normative data analysis qualitative.
Based on the results of the analysis can be concluded that the SMS Cartel conducted by nine operators have violated Law No. 5 of 1999 On Practice Prohibition of Monopolistic and Unfair Competition, and of the activities of Monopoly has been made Losses suffered by consumers with reference to the consumer right are in Section 4 letter (h) of the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, made the Commission's Decision becomes more powerful and require for offenders that the business communities to pay compensation which was then submitted to the state as the state treasury, the total USD 77,000,000.00;

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman