Update Artikelilmiah: 17005

TRI SUTRISNO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Selama enam belas tahun, Indonesia telah menerapakan desentralisasi
pemerintahan. Implementasi dari desentralisai membuat masyarakat indonesia
bertanya tentang manfaat sesungguhnya dari desentralisasi ini dibandingkan
dengan sistem tersentralisasi di masa lalu. DPRD sebagai dewan perwakilan
rakyat seharusnya mewakili masyarakat dalam desentralisasi pemerintahan.
DPRD ternyata melakukan tidakan opurtunistik dengan menggunakan legislatif
sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Agar masyarakat dapat
secara nyata merasakan manfaat desentralisasi ini maka masyarakat perlu
dilibatkan secara langsung dalam menentukan dan menyusun anggaran. Tujuan
dari penelitian ini adalah mengidentifikasi besarnya penyerapan hasil musrenbang
tingkat kabupaten dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 dan faktor-
faktor yang mempengaruhi besarnya penyerapan. Berdasarkan hasil penelitian dan
analisis data dengan menggunakan proses reduksi dan klasifikasi data
menunjukkan bahwa besarnya penyerapan hasil musrenbang tigkat kabupaten
dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2016 sebesar 41,07% dengan kategori
tidak efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tersebut adalah
komitmen pimpinan daerah, kualitas usulan masyarakat, dan kemampuan
keuangan daerah. Temuan utama lainnya adalah pelaksanaan participatory
budgeting di Indonesia khususnya Kabupaten Banyumas berbeda jika
dibandingkan dengan best practice yang berasal dari Brazil. Municipal budget
council (Dewan Anggaran Kota) tidak ditemukan dalam proses participatory
budgeting (musrenbang) di Indonesia yang berfungsi menjamin usulan
musrenbang tidak tereduksi selama proses penyusunan dan proses pembahasan
APBD.

Abtrak (Bhs. Inggris)

More than sixteen years, Indonesia had implemented decentralization.
Most of local residents are still questioning the real benefit of having
decentralized government, instead of centralized system in the past. Municipal
Council should be represent local residents in decentralized government. On the
other hand, Municipal Council become opportunist which use their legislative
authority to achieve individual interest. In order to make local residents achieve
the real benefit of decentralization, local residents must be involved directly for
government budgeting.
The title of this research: “The Analysis of Approved Proposed Budget in
Municipal Meeting into Banyumas Sub national Budget, Year 2016”. The
objective of this research are to identify how much proposed budget in municipal
meeting to be approved into Banyumas Sub national Budget, Year 2016 and to
indentify which factor relevant to its approval. There are seven informants which
2 person from sub national budgeting team (TAPD), 2 person from municipal
council, 3 person from sub national development and planning agency (Bappeda).
In addition, this research also used data from local law act of sub national
budgeting and proposed budget list in municipal meeting.
Based on the result, reduction technique, and data classification, This
research show 41,07% Proposed Budget in Municipal Meeting to be approved
into Banyumas Sub national Budget which categorized as not effective. Factor
that relevant to the effectiveness are leadership commitment, quality of proposed
budget, and budget free space availability. Another interesting issue,
participatory budgeting (musrenbang) in Indonesia is different to the best practice
that implemented in Brazil. In Indonesia, There is no Municipal budget council
which responsible to make sure every Proposed Budget in Municipal Meeting to
be approved into Sub national Budget.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman