Update Artikelilmiah: 16901

ANDI PRATIWI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
Adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Salah satu perubahan tersebut adalah sistem pemerintahan. Dimana sifat hubungan lembaga negara dan fungsi masing-masing lembaga negara serta pertanggung jawabannya bergeser dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal tersebut telah membawa konsekuensi perubahan tersendiri terhadap menteri-menteri negara sebagai pembantu presiden. Setelah perubahan UUD RI 1945, Kedudukan menteri-menteri sebagai pembantu presiden dalam penyelenggaraan negara dalam rangka kesejahteraan bangsa, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, lebih mempunyai kekuatan hukum. Memperkuat sistem  presidensiil dalam sistem pemerintahan negara yang dituangkan dalam Konstitusi yaitu BAB V Pasal 17 Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945setelah amandemen tentang Kementerian Negara , serta memudahkan pelaksanaan fungsi dan tugas presiden sebagaimana diamatkan dalam Konstitusi.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan  dan tugas KN setelah amandemen  UUD RI 1945 dengan mengali sistem pemerintahan Indonesia sebagai acuan untuk menganalisis pengaturan dan tugas KN sebelum amandemen UUD RI 1945. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian Yuridis Normatif  adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan menggunakan metode analisis normatif kualitatif.
UUD RI 1945 Merupakan konstitusi tertulis sebagai hukum dasar dalam pembentukan Peraturan perudang-undangan  memuat mekanisme hubungan lembaga negara dan fungsi masing-masing lembaga negara serta pertanggung jawaban lembaga negara. UUD RI 1945 setelah amandemen memuat sistem pemerintahan presidensiil. Dimana presiden  sebagai lembaga eksekutif dalam melaksanakan penyelenggaraan negara dibantu oleh menteri negara. Menteri mengetahui seluk beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaanya. Berhubungan dengan itu menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai bidang urusan pemerintahan yang membidanginya.  
Kata kunci : Konstitusi, Negara Hukum, Sistem Pemerintahan, Kementerian Negara

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
There is a change to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (1945 Constitution) has brought a fundamental change in our constitutional life. One such change is the system of government. Where the nature of the relationship of state institutions and functions of each state agency and accountability shifts with the change in the Constitution of the Republic of Indonesia, 1945. It has brought about its own changes to the state ministers as presidential aide. After the amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, Status of ministers as a presidential aide in the administration of the country in the framework of the welfare of the nation, after the enactment of Law No. 39 of 2008 concerning the Ministry of State, it has the force of law. Strengthen the presidential system in the system of government as outlined in the Constitution, namely Chapter V, Article 17 Constitution of the Republic of Indonesia 1945setelah amendment of the State Ministry, as well as facilitate the implementation of the functions and duties of the president as diamatkan in the Constitution.
This study aims to find out the settings and tasks of the Ministry of State after the amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 by multiplying the Indonesian government system as a reference for analyzing the settings and tasks the Ministry of State before the amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia, 1945. The method used in this research is normative juridical approach to law (statute approach) and using qualitative methods of normative analysis.
1945 Constitution is a written constitution as the basic law in the formation of Rule perudang law includes a mechanism for state institutions relations and functions of each state agency and accountability of state institutions. 1945 Constitution after the amendment to load the system of presidential government. Where the president as the executive in carrying out state administration assisted by ministers of state. Ministers know the ins and outs of things about the job environment. Associated with the minister to have a major influence on presidential politics in determining the state of the affairs of government membidanginya.
Keywords: Constitution, the State of Law, Governance System, the State Ministry

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman