Update Artikelilmiah: 16896

NALORA SATININGRUM

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik 20 persen di Kawasan Perkotaan diamanatkan dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi RTH Publik, strategi yang dilakukan oleh Pemda, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi dalam pemenuhan RTH publik di Kawasan Perkotaan Purwokerto. Hasil penelitian ini menyimpulkan  bahwa proporsi RTH publik di Kawasan Perkotaan Purwokerto mengalami peningkatan setelah adanya Perda RTRW, strategi yang dilakukan Pemda yakni menyusun Perda RDTRK Perkotaan Purwokerto namun belum dilegalisasi, menyediakan RTH publik baru dengan melakukan perencanaan pembelian lahan, perubahan fungsi lahan milik Pemda, mewajibkan pihak pemohon  izin pemanfaatan ruang menyediakan RTH publik pada perumahan, dan baru mewacanakan pemberian panduan dan fasilitasi modal CSR sebab belum terdapat Perda CSR. Dalam pengembangan RTH publik yang telah ada, Pemda melakukan penambahan luas RTH publik areal dan terdapat komunitas hijau yang sudah terlihat membaik dalam memanfaatkan sempadan sungai. Kendala yang ada yakni masalah kepemilikan lahan dan keterbatasan anggaran, sedangkan peluang yang mendukung yakni hanya dari sisi regulasi yang mengharuskan tersedianya RTH publik 20 persen dari total luas Kawasan Perkotaan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The availability of public green open space as much as 20 percent of the total urban area that is in Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning and Regional Regulation No. 10 of 2011 on Spatial Planning Banyumas in 2011-2031. This study aimed to describe the condition of public green space, the strategy undertaken by the Local Government, as well as the factors supporting and hindering the implementation of the strategy in the fulfillment of public green space in Purwokerto Urban Area. The results of this study concluded that the proportion of green space public in Purwokerto Urban Area increased after Regional Regulation Spatial Plan, the strategy carried the Local Governments drafting Regional Regulations Detailed Spatial Plan Urban Area Purwokerto but has not been legalized, presents new public green space by planning the purchase of land, changes in land use government-owned, obliging the applicant permit to use the space to provide public green space in the housing, and discoursing provision of guidance and facilitation of CSR capital because there has been no regulation. In the development of existing public green space, the Local Government made additional broad public green space area and there is a green community that has seen better in utilizing the river border. Obstacles that there is the problem of land ownership and budget constraints, while the opportunity to support the just from the regulation that requires the availability of public green space as much as 20 percent of the total area of Urban.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman