Update Artikelilmiah: 16876

DONNY ANGGA WIJAYA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan sebagai peran utama dari birokrasi dilaksanakan dengan pemberian pelayanan umum dari birokrasi atau  aparatur negara kepada  masyarakat. Setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan.
Pelayanan publik menjadi salah satu indikator penilaian terhadap kinerja birokrasi aparat negara (baik aparat penyelenggara pemerintahan maupun aparat penegak hukum). Salah satu tolak ukur dalam pelayanan negara dilihat dari ada atau tidaknya mal administrasi.
Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi atau aparatur  negara kepada  masyarakat  perlu diawasi oleh lembaga independen. Pengawasan ini dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai warga negara dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lembaga yang berwenang untuk mengawasi, menerima laporan dan menindak lanjuti dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh birokrasi atau aparatur negara yaitu Ombudsman. Tugas Ombudsman Ombudsman diatur dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Kata Kunci : Ombudsman, Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
Governance as the main role of the bureaucracy implemented with the provision of public service bureaucracy or the state apparatus to the public. Every public service should have a standard of service and published as a guarantee of certainty for the recipient of the service.
Public service is one indicator of the performance assessment of the bureaucratic state apparatus (both officials and government administrators law enforcement officers). One benchmark in the service of state seen from the presence or absence of mal administration.
Implementation of public service performed by the bureaucracy or the state apparatus to the public need to be supervised by an independent agency. Supervision is done to protect community rights as citizens and in accordance with the general principles of good governance. Institution authorized to monitor, receive reports and follow up on allegations of maladministration made by bureaucracy and state apparatus, namely the Ombudsman. Ombudsman Ombudsman tasks stipulated in Law No. 37 Year 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia.

Keywords : Ombudsman, Public Service, Local Government.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman