Update Artikelilmiah: 16801

FINY DWI RINAWANGSARI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Studi Putusan Nomor 16/PDT.G/2014/PN.PBG)" dilakukan untuk menganalisis perkara gugatan terhadap proses eksekusi yang dilakukan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Perkara ini berawal dari adanya perjanjian kredit antara Ragil Setiawan dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional dengan obyek jaminan Hak Tanggungan. Ketika Debitur wanprestasi Kerditur melakukan lelang terhadap obyek jaminan tersebut. Sebelum adanya pelaksanaan lelang oleh KPKNL Debitur mengajukan gugatan ke pengadilan bahwa Kreditur dalam melakukan lelang obyek jaminan tanpa izin dari Debitur dan melelang apa yang bukan menjadi hak miliknya sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bahwa dalam melakukan lelang terhadap obyek jaminan yang diikat dengan hak tanggungan Kreditur dapat melakukan lelang tanpa izin dari Debitur dalam Putusan Nomor 16/PDT.G/2014/PN.PBG, dan bahwa tindakan Kreditur dalam melakukan pelelangan melanggar hak subyektif pemlik hak atas tanah dan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 16/PDT.G/2014/PN.PBG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskripsi analisis, dan analisis secara normative kualitatif. 
Berdasarkan hasil peneitian dapat diketahui bahwa Kreditur mempunyai wewenang melakukan eksekusi secara langsung terhadap benda yang menjadi jaminan tampa perantara Hakim dan tanpa izin Debitur, karena eksekusi yang dilakukan oleh Kreditur merupakan eksekusi berdasarkan parate eksekusi yang merujuk dari ketentuan Pasal 6 UUHT. Tindakan Kreditur dalam melelang eksekusi Hak Tanggungan tidak dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena Kreditur mempunyai hak kebendaan dan karena terdapat janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri yang terdapat dalam Pasal 11 ayat 2 (dua) huruf e UUHT dan Pasal 8 Syarat dan Ketentuan Umum pemberian Fasilitas Kredit.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Thesis with the title "Against Execution of Judicial Review Rights dependents by Bank Tabungan PensiunanNasionan (BTPN) on the State Property Office and Auction (Study of Decision No. 16 / PDT.G / 2014 / PN.PBG)" is performed to analyze the lawsuit against the process the execution is done by Bank Tabungan PensiunanNasionan. This case originated from the credit agreement between the RagilSetiawan with Bank Tabungan PensiunanNasional Mortgage guarantee with the object. When the debtor defaults, Kerditur conduct an auction of the object of the guarantee. Prior to the auction by KPKNL Debtor filed a lawsuit to the court that creditors in the auction object collateral without the consent of the Borrower and auction off what is not rightfully hers so that it can be regarded as an unlawful act.
The purpose of this study is to analyze that in conducting the auction of the collateral object bound with mortgage creditor can conduct an auction without the consent of the debtor in Decision No. 16 / PDT.G / 2014 / PN.PBG, and that the creditor acts in conducting auctions abuse subjective rights owner land rights and can said as Torts in Decision No. 16 / PDT.G / 2014 / PN.PBG. This study uses normative juridical research method, the research specification description of the analysis and normative analysis of qualitative.
Based on the results research can be seen that the creditor has the authority to execute directly on objects that serve as collateral without intermediaries judge and without the permission of the Borrower, because the execution is done by the execution by creditors parate execution refers to the provisions of Article 6 UUHT. Measures creditors in auctioning execution Mortgage can not be said to have committed Torts, because the creditor has the right material and because there is a promise to sell on its own power contained in Article 11 paragraph 2 (two) letter e UUHT and Article 8 General Terms and Conditions provision of credit facilities.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman