Home
Login.
Artikelilmiahs
16777
Update
RANGGA FADILLA MAULANA
NIM
Judul Artikel
KEABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DITINJAU DARI SEGI KEWENANGAN DAN SUBSTANSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO.185/G/2015/PTUN.JKT)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Skripsi ini berjudul : Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Ditinjau Dari Segi Kewenangan Dan Substansi (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.185/G/2015/PTUN.JKT) Penelitian ini akan menguraikan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara ditinjau dari aspek wewenang, substansi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kebsahan surat keputusan objek sengketa tersebut. Tergugat dalam perkara a-quo adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan objek gugatannya yakni Surat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Tentang Perincian Kelebihan Gaji Utam Rustam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dimana sebenarnya dari segi kewenangan dan substansi penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kepastian hukum, dan asas profesionalitas. Akibat hukum dikabulkannya gugatan penggugat yakni Surat Keputusan objek sengketa batal, Tergugat berkewajiban mencabut Surat Keputusan objek sengketa.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This thesis is entitled: The validity of an administrative decision Seen From Authority And Substance (Study Decision Jakarta State Administrative Court 185/G/2015/PTUN.JKT) This study will describe the validity of an administrative decision from the aspect of authority, substance and Principles General Good Governance, as well as how to judge the legal considerations in determining the decree validity objects such disputes. Defendants in this case is Head of the Regional Employment Agency of Jakarta, and the object of his complaint that the Regional Employment Board Letter Jakarta 2015 About Excess Salary Details Utam Rustam. The method used in this research is normative juridical approach used is the approach of legislation, case approach, and conceptual approaches. The judges found the Defendant in issuing the Decree Objects Dispute not in accordance with the legislation in force and Principles of Public Good Governance, which is actually in terms of authority and substance of the issuance of the Decree of the object of dispute by the Defendant was contrary to legislation and General principles of Good Governance, especially the principle of legal certainty, and the principle of professionalism. As a result of the law granting plaintiff object of the cancellation of administrative decission, the Defendant is obliged to revoke the administration decission that has been the object of the lawsuit.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save