Update Artikelilmiah: 16583

AKBARULLAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lembaga Peradilan yang berwenang dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam putusan Pengadilan Militer Nomor: 48-K/PM II-11/AD/VI/2013. Pengembangan dan penyempurnaan sistem hukum merupakan salah satu aspek penting bagi upaya pengembangan profesionalisme tentara sebagai kekuatan dan alat pertahanan negara. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, metode pengumpulan data berdasarkan Studi Pustaka, penyajian data secara teks naratif dan analisis data menggunakan normatif kualitatif. Permasalahan yang terjadi adalah diputusnya suatu Putusan dalam lingkungan Peradilan Militer yang dilakukan oleh anggota TNI diluar dinas dengan pertimbangan Hakim berdasarkan KUHP dan apakah Putusan tersebut adil bagi Terdakwa.
Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor: 48-K/PM II-11/AD/VI/2013 dirasa tepat tanpa mengesampingkan aturan dalam KUHPM.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This study aims to determine the institution authorized Justice in the case of criminal offenses committed by soldiers in the Military Court decision No. 48-K / PM II-11 / AD / VI / 2013. Development and improvement of the legal system is one important aspect of efforts to develop the professionalism of the army as the power and the means of defense.
This research is normative juridical research, sources of data used are secondary data, data collection methods based Study Library, presenting the data in narrative text and data analysis using qualitative normative. The problem that occurs is diputusnya a Decision in the neighborhood of Military Justice committed by military members outside the department with consideration of the judge by the Criminal Code and whether the decision has been fair to the defendant.
Conclusions based on the results showed that the judge in the legal considerations of the Military Court Decision No. 48-K/PMII-11/AD/VI/2013 deemed appropriate without prejudice to the rules in KUHPM.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman