Update Artikelilmiah: 16282

NICKYTA YOSEFIEN PUTRI SIGARLAKI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Perkembangan peradaban manusia yang semakin meningkat akan berdampak pada tingginya penggunaan lahan yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Alih fungsi lahan pertanian dari waktu ke waktu yang kian meningkat mengakibatkan semakin berkurangnya ketersediaan lahan pertanian. Daerah-daerah berpotensi pertanian tinggi yang mengalami alih fungsi lahan. Lahan pertanian yang tersedia banyak dialih fungsikan menjadi perumahan. Banyaknya lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi perumahan merupakan salah satu peran pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dilihat berdasarkan aspek peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dan teknik pemilihan informannya adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan berdasarkan aspek peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan RTRW yang ada, namun Kabupaten Banyumas belum memiliki peraturan terkait zonasi, perlindungan lahan pertanian dan insentif disinsentif. Tingginya nilai land rent perumahan dibandingkan land rent pertanian dan nilai opportunity cost yang tidak diperoleh petani menjadi salah satu faktor alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan masih banyak terjadi. Kabupaten Banyumas dirasa masih memerlukan peraturan-peraturan yang mengatur lebih rinci terkait zonasi, perlindungan lahan pertanian maupun insentif dan disinsentif.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The development of human civilization is growing about the impact on the high land use that encourages agricultural land conversion. Conversion of agricultural land from time to time increasing resulting in the reduction in the availability of agricultural land. Areas of high agricultural potential that experienced land conversion. Available agricultural land into housing lots transformed to enable. The amount of agricultural land converted into housing is one of the roles of local governments to carry out supervision and control over the land. This study aims to assess the role of government be based on aspects of zoning regulations, licensing, provision of incentives and disincentives, as well as the imposition of sanctions in addressing the issue. The metode used in this research is qualitative descriptive, and the informant selection technique is purposive sampling. Result of research can be concluded is that Banyumas regency government's role in the control over agricultural land into residential based aspects of zoning regulations, licensing, provision of incentives and disincentives, the imposition of sanctions in accordance with the regulations existing RTRW, however Banyumas not yet have a related zoning regulations, protection of agricultural land and incentives disincentives. The high value of land rent housing than agricultural land rent and value the opportunity cost that is not obtained by farmers to be one factor conversion of agricultural land into housing is still a lot going on. Banyumas felt still require regulations that specify more detailed related to zoning, protection of agricultural land as well as the incentives and disincentives.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman