Update Artikelilmiah: 16244

TRI WAHYUNINGSIH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Latar Belakang : Keterlambatan pembayaran iuran merupakan salah satu masalah kepesertaan PBPU dan untuk mengurangi diberlakukan peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan stakeholders dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan pada peserta PBPU di Banyumas.

Metodologi : Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan penentuan informan menggunakan metode purposive sampling sebanyak 13 orang. Pengolahan dan analisis data menggunakan content analysis.

Hasil Penelitian : Stakeholder yang berperan terdiri dari BPJS, PPK, Pemda, Dinkes, dan Komunitas PBPU yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan keterlambatan pembayaran iuran. Terdapat risiko yang muncul dengan diberlakukan kebijakan dan kerjasama antar stakeholder untuk mengendalikan risiko. Disposisi stakeholder antara lain memiliki komitmen, sikap terbuka, mematuhi aturan kebijakan yang baru, serta adanya dukungan dengan cara mensosialisasikannya. Kesiapan sumberdaya manusia dan fasilitas belum siap untuk melaksanakan kebijakan, serta sumberdaya financial sudah tersedia sesuai anggaran. Stakeholder masih belum mengetahui kebijakan pencegahan keterlambatan pembayaran iuran. Komunikasi akan dilakukan sebanyak seminggu satu kali melalui media cetak, media elektronik, dan metode penyuluhan. Struktur Birokrasi akan dilakukan berdasarkan standar pelaksanaan yang telah ditetapkan dengan koordinasi antar stakeholder.

Kesimpulan: Belum adanya kesiapan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan keterlambatan pembayaran iuran di Kabupaten Banyumas.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Background: The late payments of contribution payments is one of problem for participants PBPU and to reduce be established a new regulations that Presidential Decree No. 19 of 2016. This study aimed to analyze the readiness of stakeholders in the implementation of prevention policy of late payment on Healthcare Insurance Contribution for PBPU participants in Banyumas.
Methodology: This research method was qualitative and the determination of informants by using purposive sampling of 13 people. The processing and analysis of data by using the content analysis.
Results: The role of stakeholders consists of BPJS, healthcare providers, local governments, Department of Healthcare, and PBPU community. Stakeholder have aspects of interest and aspect of influences to implementation of the prevention policy of late payments. There are risks that arise with the implementation of the policy, and collaborating with other stakeholders to control the risk. Disposition among other attitudes of stakeholder commitment, openness attitude, attitude obey the rules of the new policies, and the support of the new policy in a way to socialize. The readiness of human resources and facilities are not yet ready to implementation of the policy and financial resources are available within your budget. Stakeholder who do not really know about of the prevention policy of late payment. Communication will be as well as once a week through print media, electronic media, and extension methods. Bureaucratic structure will be done base on standards implementation that has been established with the coordination between stakeholders.
Conclusion: Stakeholder not readiness of the implementation of the prevention policy of late payments in districts Banyumas.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman