Update Artikelilmiah: 16208

OKTA ARUM MASYITHOH POLESESA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Terjadi ketidakseimbangan pemasukan dan pengeluaran premi BPJS Kesehatan pada tahun 2014. Kebijakan yang saat ini diterapkan BPJS Kesehatan dalam mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran iuran yaitu dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 dengan pendekatan power koersif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respon pada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) terhadap kebijakan pencegahan keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Banyumas. Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi menggunakan metode purposive sampling dalam pemilihan subjek penelitian dan content analysis. Dengan kriteria peserta PBPU yang terlambat dan rutin membayar iuran JKN di wilayah perkotaan dan perdesaan Kabupaten Banyumas. Didapatkan 8 informan utama dan 3 informan pendukung. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, metode dan teknik. Respon PBPU terhadap  kebijakan pencegahan keterlambatan pembayaran iuran JKN berupa respon positif pada aspek afekif dan behavioral. Dengan adanya kebijakan pencegahan keterlambatan pembayaran iuran JKN berpengaruh terhadap keadaan  internal dan eksternal PBPU. Sehingga PBPU merekomendasikan Kebijakan Pencegahan Keterlambatan Pembayaran Iuran JKN mendatang pada aspek fungsi BPJS Kesehatan dan peran PBPU. Namun, PBPU tetap mendukung terhadap kebijakan pencegahan keterlambatan pembayaran iuran JKN. Respon peserta PBPU dilihat dari kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang didapat, perubahan yang diinginkan serta kepatuhan dan daya tanggap.

Abtrak (Bhs. Inggris)

There is a missmatch between premium and claim of BPJS Kesehatan premium in 2014. Now, the policy applied by BPJS Kesehatan in order to prevent payment overdue is based of President Regulation No. 19 in 2016 by power coersive approach. The purpose of this research was to explain the respon of Informal Sektor Workers (PBPU) to prevention overdue health insurance payment policy in Banyumas Regency. It was a qualitative study with phenomenology approach which used purposive sampling and content analysis. The criteria for the informan were PBPU who paid the premium of the JKN regularly and late in Banyumas Regency. There were 8 proncipal informants and 3 supported informants who met the criteria. The data validity was measured by triangulation. PBPU showed possitive in afective and behavioral aspec to the ovedue payment policy prevention because it was related to the internal and external condition of PBPU. Therefore, PBPU recomended the following JKN late payment prevention policy to BPJS Kesehatan function and PBPU’s role. However, PBPU supported the health insurance late payment prevention policy. PBPU’s respon depends on group interest target, adventages, the expected changes and obedience and the reaction of PBPU.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman