Update Artikelilmiah: 15904

RETNO HIDAYATUS SOLIHAH

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
Skripsi ini membahas Pembatalan Akta Perkawinan  Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu kasus mengenai Pembatalan Akta Perkawinan  Di Pengadilan Tata Usaha Negara, terdapat dalam Putusan No. 14/G/2011/PTUN/YK. Peneliti tertarik meneliti kasus mengenai Pembatalan Akta Perkawinan  objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta mengenai akibat hukum atas Akta Perkawinan  objek sengketa terhadap keabsahan perkawinan yang bersangkutan. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode pendektan kasus. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan model intepretasi.
Adapun akibat dari dibatalkannya Akta Perkawinan Nomor 397/PRK/KR/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, maka Akta Perkawinan Nomor 397/PRK/KR/2011 objek sengketa dapat dinyatakan batal karena dinilai telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Akta Perkawinan Nomor 397/PRK/KR/2011 objek sengketa tetap dianggap sah menurut hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang telah inkrah yang membatalkan Akta Perkawinan Nomor 397/PRK/KR/2011 objek sengketa tersebut.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This thesis discusses Cancellation of Marriage Act in the State Administrative Court. One of the cases concerning cancellation of the Marriage Act in the State Administrative Court, contained in Decision No. 14 / G / 2011 / PTUN / YK. Researchers interested in examining the case of the cancellation of the Marriage Act object of dispute from the aspect of authority, procedures and General Principles of Good Governance, as well as the legal consequences of Marriage Act object of dispute the validity of the marriage in question.
The method used in this research is to use the type of juridical normative approach to law and methods pendektan cases. The analytical method used is qualitative by using a model of interpretation.
As a result of the cancellation of the Deed of Marriage Number 397 / PRK / KR / 2011 issued by the Department of Population and Civil Registration of Yogyakarta, the Deed of Marriage Number 397 / PRK / KR / 2011, the object of dispute may be declared void because it is considered contrary to legislation and Principles of Good Governance. Marriages Act No. 397 / PRK / KR / 2011, the object of dispute remain legally valid before the court ruling that has inkrah canceling the Marriage Act No. 397 / PRK / KR / 2011 object of the dispute.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman