Update Artikelilmiah: 15897

BABY SARANINGTYAS

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bersumber pada Putusan PTUN Bandung Nomor : 129/G/2015/PTUN-BDG, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan pada Putusan Nomor : 129/G/2015/PTUN-BDG dan pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan pada Putusan Nomor : 129/G/2015/PTUN-BDG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan.
Penggugat dalam perkara a quo yaitu Naman dan Naming melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang disebut sebagai Tergugat, dan Sutiawati, dkk., disebut sebagai Tergugat II Intervensi. Objek sengketanya adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi berupa Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 459/Desa Segara Makmur tanggal 28-01-2010 Surat Ukur No. 0003/2010, Tanggal 11-01-2010, Luas 41800M2, atas nama Sutiawati, dkk. (Sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 459/Desa Segara Makmur tanggal 09-06-2008).  Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.
Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka pada intinya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadili sengketa a quo, dan pertimbangan hakim dalam mengadili sengketa a quo telah sesuai dengan konsepsi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Karena menurut pertimbangan Hakim sengketa a quo masih membahas mengenai kepemilikan hak atas tanah atau phisik tanah.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research is based on verdict of State Administrative Court (PTUN) of Bandung No. 129/G/2015/PTUN-BDG. This research aims to identify and analyze the authority of adjudicating by the State Administrative Court (PTUN) in a dispute related to Building Rights on Land Certificates (or ‘Sertipikat Hak Guna Bangunan’) on verdict No. 129/G/2015/PTUN-BDG and consideration of the law judge in adjudicating the dispute related to Building Rights on Land Certificates (or ‘Sertipikat Hak Guna Bangunan’) on verdict No. 129/G/2015/PTUN-BDG. The research method of juridical-normative, with constitution approches is used in this thesis.
The plaintiff in a quo dispute are Naman and Naming against The Head of Land Registry Office of Bekasi Regency which is called as the Defendant, and Sutiawati, and others, called as the Defendant II Intervention. The object of dispute is Decree from The Head of Land Registry of Bekasi Regency in a form of Defendant Decree of Building Rights on Land Certificates No. 459/Desa Segara Makmur date of 28-01-2010 Measurement Certificate No. 0003/2010, date of 11-01-2010, 41800 M2, by the name of Sutiawati, and others. (A replacement certificate for Building Rights on Land Certificate no. 459/Desa Segara Makmur date of 09-06-2008), which is later called as Object of Dispute. 
In conclusion, based on the analysis and study, the State Administrative Court of Bandung does not have the authority to adjudicate a quo dispute, and the law judge consideration in adjudicating the a quo dispute has been compliant according to the concept of authority by the State Administrative Court. According to the law judge consideration, a quo dispute still deals with the ownership of rights on land or physical land.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman