Update Artikelilmiah: 15781

AZHARY AKBAR

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penulisan skripsi ini mengulas perihal Pencegahan Tindak Pidana  Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Studi di Wilayah Hukum Kota Jakarta). Hal ini dilatarbelakangi oleh suburnya praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia yang seakan tidak ada habisnya, maka dari itu dibutuhkan langkah pencegahan tindak pidana untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang terjadi. Upaya Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi berdasar pada Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: 152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) adalah dengan menyelenggarakan program pembinaan masyarakat taat hukum (BINMATKUM) dan membentuk TP4D kota Jakarta Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pencegahan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan walaupun belum optimal untuk memberantas korupsi sebagaimana yang diharapkan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Writing of this review concerning the Prevention of Corruption by North Jakarta District Court (Studies in Jakarta City Jurisdiction). This is motivated by the proliferation of the practice of corruption that occurred in Indonesia, which seemed to have no end, and therefore crime prevention measures are required to tackle corruption that happens. Efforts Jakarta District Court North in the prevention of corruption, based on Article 30 paragraph (3) a of Law Number 16 of 2004 on the Prosecutor and the Decree of the Attorney General No. 152 / A / JA / 10/2015 on the Establishment of TP4D ( Team Guards and Security Government and Regional Development) is to organize a law-abiding community development program (BINMATKUM) and formed TP4D North Jakarta. The purpose of this study was to determine the prevention of corruption in the jurisdiction of the District Court of North Jakarta and knew the obstacles faced in the prevention of corruption in the jurisdiction of the District Court of North Jakarta. This study uses a sociological juridical approach to the source of primary data and secondary data. These results indicate that the efforts of corruption by the North Jakarta District Court in accordance with the legislation, although not optimal for combating corruption, as expected.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman