Update Artikelilmiah: 15777

RENDY SETIAWAN BUDI WICAKSONO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bersumber pada Putusan PTUN Semarang Nomor : 94/G/2013/PTUN-SMG, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa yang berkaitan dengan keputusan fiktif negatif , pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa yang berkaitan dengan keputusan fiktif negatif pada Putusan Nomor : 94/G/2013/PTUN-SMG, dan amar putusan dengan tidak adanya diktum putusan yang mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan.
Penggugat ialah TH. Widodo Hariwiosoutomo, dkk, melawan Lurah Bulu Lor Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Tergugat II Intervensi. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu sikap diam dari Lurah Bulu Lor Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, atas surat dari Para Penguggat bertanggal 19 April 2013, perihal permohonan surat keterangan tidak sengketa dan penguasaan tanah negara bebas yang diterima oleh Lurah Bulu Lor (Tergugat) tanggal 22 Mei 2013 (selanjutnya disebut sebagai KTUN Fiktif negatif sebagai objek sengketa).
Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka pada intinya bahwa sikap diam tergugat termasuk KTUN Fiktif Negatif Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan hakim sudah tepat dalam mengadili sengketa a quo, dengan menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa KTUN Fiktif Negatif melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dalam amar putusan harusnya di cantumkan diktum putusan yang memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan KTUN sesuai Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The study comes on the Administrative Court Decision Semarang Number : 94/G/2013/PTUN-SMG, aims to determine and analyze the authority to prosecute Monitoring of the State in the dispute related to the decision by negative, the legal considerations the judge in charge of prosecuting the dispute related to the decision by negative to Decision No. : 94/G/2013/PTUN-SMG, and the ruling with the dictum of decision requiring the defendant to issue a decision of the State. This study using the method of research legal normative, with legislation.

The plaintiff is TH. Widodo Hariwiosoutomo, al, against the Head of Lor, Semarang northern city of Semarang and PT Indonesia Railway (Persero) as defendant of Intervention, that became the object of dispute in this case the silences of the Head of Lor District. the name of Semarang, the city, for a letter from The plaintiff dated 19 April 2013, concerning the application of the certificate of disputes and mastery of the country which was accepted by the Head of Lor (Tergugat) on 22 May 2013 (furthermore, be referred to as KTUN Fictitious negative as the dispute).

Based on research and discussion on the point that silences defendant, including KTUN Fictitious Negative Article 3 paragraph (1) the Monitoring of the State. Consideration of the judge is to prosecute the dispute over a quo, noting that defendant in issuing the dispute in the form of KTUN Fictitious in New York violated the Foreign Ship Regulation and are valid and Asas-Asas of the government of The Fine. In the ruling of the supposed " dictum of decisions that ordered the defendant to get KTUN in accordance with Article 3 of Law Monitoring of the State.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman