Update Artikelilmiah: 15703

ROGANDA SIMAMORA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pada tahun 1991 antara PT.Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia telah sepakat untuk memperpanjang Kontrak Karya sampai pada tahun 2021. Sebelum Kontrak Karya tersebut berakhir, pada tahun 2009 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan pada Pasal 169 tentang Peralihan yang pada intinya menegaskan bahwa memang undang-undang tersebut tetap mengakui adanya Kontrak Karya yang telah berlaku. Walaupun telah diundangkan atau telah berlaku tetapi pada ayat duanya menyatakan bahwa setelah undang-undang tersebut berlaku selama satu tahun atau tepatnya pada tahun 2010 maka Kontrak Karya yang sedang berlaku harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Minerba dan ketentuan tersebut diantaranya: Pelepasan Wilayah Kontrak Karya/PKP2B sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Penggunaan Barang dan Jasa Pertambangan Dalam Negeri, PNBP, Kewajiban Divestasi Saham, Status Hukum Kelanjutan Operasi Produksi. Dengan adanya ketentuan itu maka keberadaan Kontrak Karya seakan perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tersebut.
Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui tindakan PT.Freeport Indonesia yang belum menyesuaikan Kontrak Karya dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 apakah dapat dibenarkan atau tidak menurut hukum Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, konsep dan analisis. Hasil penelitian menemukan beberapa fakta yang mengarah pada suatu kesimpulan bahwa penyesuaian harus dilakukan berdasarkan renegosiasi yang membutuhkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian.

Abtrak (Bhs. Inggris)

In 1991 between PT Freeport Indonesia and the Government of Indonesia has agreed to extend the contract of work until 2021. Before the Work Contract expires, in 2009 the Government of Indonesia issued Undang-Undag nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara and Article 169 of the Transitional which basically confirmed that indeed the law still recognizes thework of contract still be valid. Although it has valid or enacted but in paragraph both stated that after the law is valid for one year or more precisely in 2010, the Contract of Work in force must be adapted to the provisions of mining law and regulations include: Release of Contract of Work area / PKP2B in accordance with the legislation, use of Goods and Services Mining of the Interior, non-tax revenues, Divestment Obligations Stocks, Continuing Legal Status of Production Operations. With the stipulation that the existence contract if necessary adjusted to the provisions of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal them.
The purpose of this study is to determine the actions that have not yet adapted PT Freeport Indonesia Contract with the provisions of Law No. 4 of 2009 whether justifiable or not under Indonesian law.
This study uses normative approaches, concepts and analysis. The study found some facts that lead to the conclusion that adjustments should be made based on the renegotiation requires the agreement of the parties to the agreement.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman