Update Artikelilmiah: 15597

INDRA SANTOSA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Judul 	: DISPENSASI KAWIN (Tinjauan Yuridis Terhadap  Penetapan
Pengadilan Agama Kediri No. 0030/Pdt.P/2013/PA.Kdr.)
Nama 	: INDRA SANTOSA
NIM 	: E1A010142
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di antara calon pengantin di bawah umur, maka Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) mengatur batas kawin baik bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun. Namun apabila terdapat keadaan tertentu bagi calon mempelai yang di bawah umur, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau pejabat lainnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.
Pada Penetapan Pengadilan Agama Kediri No. 0030/Pdt.P/2013/PA.Kdr Pertimbangan Hukum Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Kawin berlandaskan pada Pasal 7 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebaiknya Majelis Hakim dalam hal ini memperhatikan Pasal 21 ayat(5) karena AP sudah pernah mendapat Dispensasi Kawin dari perkawinannya yang pertama.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
The Ordinance Number 1 in 1974 about the marriage that uses the principal that the candidate of  wife and husband  should  have the mature  soul and physical to obtain the marriage activity and  they can achieve the purpose of marriage, because of that it must be prevented for the marriage  for the  candidates of wife and husband that are under the marriage  age, so  the Ordinance  Number 1 in 1974 Article 7 (1) regulates  the limitation of the  marriage age whether for the  male, he must be 19 years old and for the female  she must be  16  years  old. But  if there   is the certain condition  for the  candidate  of  wife and husband who under the marriage age, so based on the Article 7 (2) Ordinance of Marriage   states that both of their parents can  ask the  dispensation for the Court or other officers. This research uses the method of normative juridical approach.
In the Implementation No. 0030/Pdt.P/2013/PA.Kdr the judge’s legal consideran in granting a marriage dispensation based on Article 7 (2) Ordinance Number 1 in 1974, in this case, the judge’s should take a look at Article 21 (5) Ordinace Number 1 in 1974 because AP already had the marriage dispensation from the first marriage.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman