Update Artikelilmiah: 15428

TRI WAHYUNI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen pengguna jasa tukang gigi diupayakan oleh Pemerintah dengan menerapkan sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pekerjaan tukang gigi. Upaya Pemerintah ini dilakukan untuk menjawab keresahan masyarakat terhadap maraknya tukang gigi yang dalam praktiknya tidak hanya memasang dan membuat gigi tiruan seperti kompetensinya, namun mereka juga melakukan pemasangan kawat gigi (orthodonti). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen pengguna jasa tukang gigi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder dan didukung dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara. Data diuraikan dengan teks yang sistematis. Metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya Pemerintah dalam melindungi hak pasien sebagai konsumen pengguna jasa tukang gigi berkaitan dengan hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah dipenuhi oleh Pemerintah dengan membuat suatu peraturan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggungjawab dalam hal Merencanakan, Mengatur, Menyelenggarakan, Membina dan Mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan merencanakan, mengatur, membina dan mengawasi segala macam urusan izin praktik yang berkaitan dengan Pekerjaan Tukang Gigi. Pembinaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan cara memberikan pengarahan/penyuluhan kepada Tukang Gigi pada setiap pertemuan STGI, sedangkan Pengawasan dilakukan dengan melakukan supervisi dan pemantauan secara berkala kepada Tukang Gigi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT
Legal protection of the patient as a consumer service users dental technician pursued by the Government to implement a system of guidance and supervision of the work dental technician. The Government's efforts have done to answer the concerns of society to rampant dental technician who in practice are not only installing and making the denture like competence, but they also perform the installation of braces (orthodonti). This study aims to determine the legal protection for patients as consumers of dental technician service users, based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.
This study uses a normative juridical approach is to approach legislation that is descriptive. The data source of this research is secondary data and supported by primary data obtained through interviews. Data is described by a systematic text. The method used is a qualitative normative method.
The results showed that the Government's efforts in protecting the rights of patients as consumers of the services of dental technician regarding the right to comfort, security and safety, as described in Article 4 (a) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection have been fulfilled by the Government to make a rule as defined in article 14 of Law Number 36 Year 2009 on Health which states that the Government is responsible in case Plan, Organize, Organize, direct and supervise health efforts equitable and affordable by the community. Efforts are made to plan, organize, direct and supervise all sorts of matters relating to the practice license Artisan Works Dental. Coaching is done by the Department of Health by providing guidance / counseling to Artisan Dental at each meeting STGI, while supervision was conducted with the supervision and periodic monitoring to Artisan Dental.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman