Update Artikelilmiah: 15036

RICKY YULIAWAN DWI KUSUMA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penyelenggaraan reklame yang diharapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame adalah penyelenggaraan reklame yang mampu menciptakan wajah reklame di daerah yang tertib, rapi, teratur dan indah. Namun realita di lapangan menunjukan bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan reklame masih ditemukan reklame yang tidak berijin, yang berijin namun belum sesuai dengan ketentuan teknis yang di atur dalam peraturan daerah dan reklame yang sudah habis masa ijinnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di sekitar wilayah Purwokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Berdasarkan analisa hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame belum berjalan maksimal karena ketersediaan sumber daya yang dikerahkan dalam pelaksanaan kebijakan belum memadai dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan reklame belum berjalan maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kelancaran kegiatan pengawasan. Namun pada aspek penentuan tujuan kebijakan, para implementor telah mengetahui dan memahami tujuan kebijakan dan telah memiliki komitmen untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan kebijakan. Pembagian tugas telah didesentralisasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan reklame sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi SKPD masing-masing. Koordinasi sudah berjalan dengan baik yang dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan SKPD pelaksana kebijakan maupun dengan sasaran kebijakan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Media promotion reclame required by businesses to promote the production of goods and services to the general public. Enforcement of the Reclame to be expected in Banyumas Regional Regulation No. 14 of 2014 on Enforcement of Reclame are able to create the reclame faces in the area that is orderly, neat, tidy and beautiful. But the reality on the ground shows that the enforcement activities of the reclame still found that unlicensed reclame, which is licensed but not yet in accordance with the technical provisions set in local regulations and reclame an expired permit. This research aims to describe the implementation of Banyumas Regional Regulation No. 14 of 2014 concerning the Enforcement of Reclame around the area Purwokerto. The method used is descriptive qualitative research informant’s selection techniques using purposive sampling and snowball sampling. Based on the analysis of the results showed that the implementation of the Regional Regulation No. 14 of 2014 on the Enforcement of the Reclame not running optimally because to the availability of resources deployed in inadequate policy implementation and supervision of the enforcement activities of reclame not running optimally because the limited facilities and infrastructure to support the smooth operation of surveillance. But the aspect of the determination of the policy objectives, the implementor has to know and understand the purpose of the policy and has committed to maintain the consistency of the achievement of policy objectives. The division of tasks has been decentralized to the regional work unit’s (SKPD) involved in policy implementation of the enforcement of reclame in accordance with their roles, responsibilities and functions of each SKPD’s. Coordination has been running well done through coordination meetings involving implementing the policy and the policy objectives.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman