Update Artikelilmiah: 14739

FATHIYYA HAURA GEVIANA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Negara Indonesia mempunyai beberapa tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu : Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka melakukan upaya diatas, maka diperlukan tata kelola keuangan yang baik (good and clean governance) yang dilakukan oleh pemerintah. KPPN adalah salah satu instansi pemerintah yang mempunyai peran sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Konsep peran dapat diartikan sebagai tingkah laku yang diharapkan dari seorang yang mempunyai kedudukan tertentu.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan berupa yuridis normatif atau penelitian hukum yang hanya meneliti hukum kepustakaan, pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan analitis (Analitical Approach, berdasarkan sifatnya penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan atau mendiskripsikan keseluruhan dan sistematika mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan lain yang terkandung didalam permasalahan yang dibahas. Lokasi penelitian berada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekalongan. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah observasi, interview,dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dahulu ada sejarah yang menarik, dari beberapa eselon I di dirjen keuangan, peraturan perundang-undangan perbendaharaan negara masih kacau dan rancu, namun sekarang sudah di pertegas tentang kewenangan perbendaharaan. Sesuai amanat UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tata kelola keuangan negara terbagi menjadi 3 bagian, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The background of this research is that indonesia has some of the objectives listed in the constitution of the republic of indonesia in 1945 as contained in the fourth paraghraph of the preamble of the 1945 constitution,  namely: To promote general welfare and educating the nation. In order to perform the above effort, it is needed a good financial management (good and clean governance) undertaken by the government. State treasury service office (KPPN) is one of the government agencies that have a very important role in moving the national economy in the field of state budget (APBN). The role concept can be defind as expected someone behavior of having a certain position.
The method of this research used normative juridical approach or legal research that only examined legal literature, statute approach, and analytical approach. This research was a descriptive analysis research that illustrated or described the overall and systematic principles of the law, rules and othe regulations contained in the problem discussed. This research was conducted at the state treasury service office pekalongan. The method used to collect data were observation, interview, and documentation.
The result of this research indicated that there was an interesting history in the past of some echelon I in the directorate-general of finance, the legislation of state treasury was still chaotic and confusing, but it has now been affirmed on the authority of the treasurry. As stipulated by law no. 17 of 2003 on state finance and law no. 1 of 2004 on state treasury. State financial management is divided into three parts, including; planning, implementation, and accountability.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman