Update Artikelilmiah: 14692

RESTU SETIADI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
Penelitian skiripsi dengan judul “KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI PERSIDANGAN (Tinjauan Yuridis Putusan N0: 60/Pid.Sus./2014/PN Pwt)”, bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam tindak pidana narkotika Putusan nomor 60/Pid.Sus./2014/PN Pwt, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan  dalam kasus tersebut.
Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Dalam Putusan nomor 60/Pid.Sus./2014/PN Pwt, terdapat keterangan saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dimana keterangan saksi tersebut diambil dibawah sumpah dalam proses penyidikan. Mengenai hal itu UU memberikan alternatif jika saksi tidak dapat hadir di persidangan (Pasal 162 KUHAP), dalam ayat (1) menyebutkan jika saksi sudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang  atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan. Mengenai kekuatan pembuktiannya disebutkan dalam ayat (2), jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan di sidang.
Proses pembuktian sangat menentukan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Karena di dalam proses pembuktian akan terungkap fakta- fakta mengenai tindak pidana yang terjadi, maka hakim harus cermat dalam mengambil keputusan. Pada Putusan nomor nomor 60/Pid.Sus./2014/PN Pwt, hakim telah sesuai ketentuan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, karena hakim telah memperoleh alat bukti yang cukup ditambah hakim telah yakin mengenai tindak pidana yang terjadi. Hal tersebut telah sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP yaitu sistem “negatif wetteliijk”, dimana dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperoleh minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim mengenai tindak pidana yang terjadi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

The research thesis entitled “THE POWER OF WITNESS EVIDENCE HAD BEEN READ BY PROSECUTOR IN THE TRIAL” (Judicial Review Decision Number: 60/Pid.Sus./2014/PN.Pwt), the aims of this research to finds the power of witness evidence had been read by prosecutor in the trial in narcotic crime in Decision Number: 60/Pid.Sus./2014/PN.Pwt, and also to know the legal base of judges consideration in putting down the decision of the case.
	According to Article 185 paragraph (1) of KUHAP, the witness evidence as the proof is the evidence which had been told by the witness in the court. In Decision Number: 60/Pid.Sus./2014/PN.Pwt, there is witness evidence that had been read by the prosecutor, which the witness evidence had been taken under the oath of investigation process. The law gave the alternative solution if the witness couldn’t attend the trial (Article 162 KUHAP), in paragraph (1) state if the witness already gave the evidence in the investigation procedur, then they died or because of legitimate impediment they couldn’t attend in the hearing, not being called because their residence is too far, or other reason which related to the interests of the state, so the previous evidence which had been taken under the oath as same as the evidence which will be taken under the oath at the hearing.
The process of proving is crucial for the judges in putting down the decision against the accused. Because, in the process of proving the facts will come up about the crime happened itself, so the judges have to be careful when they make decision. In Decision Number: 60/Pid.Sus./2014/PN.Pwt, the judges had already the appropriate provisions of the convict to the defendant, because the judges have obtained sufficient evidence and they convinced about the crime that happened. This is also appropriate with the verification system which being embraced of KUHAP, which is “negatif wettelijk”, when the judges put down the decision require minimum 2 (two) valid evidences and judges conviction about the crime that happened.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman