Update Artikelilmiah: 14622

PUTRI MA'ARIJ

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketaatan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Banyumas dalam menjalankan Upah Minimum Kota (UMK) dan sejauh mana ketidaktaatan dalam pembayaran Upah Minimum Kota (UMK) dapat diketahui dari mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
	Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang mencakup peraturan tertulis, buku literatur hukum, jurnal penelitian hukum, sumber internet, media cetak serta wawancara. 
	Pembahasan dalam penelitian ini memberikan deskripsi mengenai tingkat ketaatan perusahaan di Kabupaten Banyumas dalam menjalankan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/85 Tahun 2014 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Kemudian dalam pembahasan selanjutnya dipaparkan mengenai sejauh mana ketidaktaatan perusahaan dalam pembayaran Upah Minimum Kota (UMK) mampu diketahui melalui mekanisme pengawasan pelaksanaan Upah Minimum. Cara Pengawasan yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Banyumas berkaitan dengan pemenuhan UMK meliputi penyusunan rencana kerja, tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan pelaporan hasil kegiatan. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan selama tahun 2015 diketahui perusahaan yang melanggar ketentuan tentang UMK sebanyak 28 perusahaan. Dinsosnakertrans juga memberikan pembinaan bagi perusahaan yang belum memberikan upah sesuai dengan ketentuan UMK. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan antara lain sarana dan prasarana yang terbatas serta minimnya jumlah pegawai pengawas. Agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu adanya diklat atau pelatihan serta perlu adanya rekruitmen pegawai pengawas agar seimbang dengan jumlah perusahaan yang di awasi serta sarana dan prasarana harus lebih memadai.
Kata Kunci : Pengawas Ketenagakerjaan, Upah Minimum Kota (UMK)

Abtrak (Bhs. Inggris)

The Role of Departement Manpower and Transmigration Doing Supervisory Function With The Implementation of Minimum Wage In Banyumas
This research aims to understanding the level of obedience companies in Banyumas regency focus on implementation City Minimum Wages (UMK). In addition, this research aim to look at the extent to which disobedience in the payment of City Minimum Wage that can be seen from mechanisms supervision by a presiding officer employment. 
This research using the mehodology normative juridical according to the laws of constitution. The kind of information that used is secondary information and method of aggregation information used is a study literature which includes regulations, literature of law book, Journal research law, internet, mass media and indepth interview. 
This research descriptions on the level of obedience company in Banyumas regency focus on implementation City Minimum Wage 2015 is based on the decision Central Java Governoor number 560/85, 2014 about regulation the minimum wage in 35 regency/ townships in provinces Central Jawa 2015. Then in the next described about extent to which the company disobedience in payment minimum wage capable of obtainded from monitoring mechanism the minimum wage. Means that supervision by Departement of Manpower and Transmigration in district Banyumas relates with the fulfillment of minimum wage include the development work plan, preparatory stage, activities, evaluation, and reporting the outcome of activities. The results of that supervision by a presiding officer employment for 2015 known a company that set the law at defiance about minimum wage as many 28 company. Departement of Manpower and Transmigration is also provide guidance for companies still provides wages in accordance with the provisions minimum wage. Barriear factors the supervision among other facilities, limited infrastructure and also minimal number of a presiding officer. That supervision enforceable well, need to traning and recruitment and than needed a presiding officer to be balanced by the number of companies in watch and also facilities have to be sufficient. 
Key words: Manpower Supervision, City Minimum Wages

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman