Update Artikelilmiah: 14608

FAIZAL AGUSTA IMAM SAPUTRA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menciptakan lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Salah satu tugas Mahkamah Konstitusi yaitu judicial review atau pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang dirasa baik dan adil, namun tidak terdapat pula putusan Mahkamah Konstitusi yang menuai kontroversi. Kontroversi semakin berkembang seiring dengan tertangkap tangannya ketua hakim Mahkamah Konstitusi yang saat itu dijabat oleh Akil Mukhtar. Dalam kasusnya tersebut Akil Mukhtar dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006. Tertangkapnya ketua Mahkamah Konstitusi tentu menciderai penegakan hukum dan terlebih menjatuhkan martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi di Indonesia. Respon Mahkamah Konstitusi dengan membentuk Dewan Etik dan kemudian dilanjutkan dengan Majelis Kehormatan di dalam internal Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas dan penegak kode etik hakim konstitus yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter hakim serta untuk pengawasan tingkah laku hakim.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The amendments to the Act of 1945 has created a Constitutional Court justice agencies. One of the tasks of the Constitutional Court is a judicial review or testing of the Act against the Constitution. Many Constitutional Court decision that feels good and fair, but there is also a Constitutional Court ruling controversy. Controversy is growing in line with his hand caught the chief judge of the Constitutional Court which was held by Akil Mukhtar. In the case Akil Mukhtar assessed to have violated the code of ethics and conduct of judges are set out in the Constitutional Court Regulation No. 9 of 2006. The arrest of the chairman of the Constitutional Court would injure law enforcement and first dropped the dignity and honor of the Constitutional Court as the guardian and interpreter of the Constitution in Indonesia. The response of the Constitutional Court with a House Ethics and then proceed with the Honorary Council in the Constitutional Court as the internal supervisory and enforcement code of ethics of judges konstitus which serves as a tool for fostering and shaping the character of judges as well as for monitoring the behavior of the judge.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman