Update Artikelilmiah: 14512

KANDI SURYA PERTIWI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Undang-Undang memberi kewenangan kepada penyidik dalam melaksanakan kewajibannya dalam rangka mencari alat bukti dan tersangka dalam suatu perkara pidana yang tidak terlepas dari kemungkinan melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan KUHAP. Sehingga dalam mewujudkan negara yang menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maka di dalam hukum acara pidana mengenal Praperadilan. Penyidik saat melakukan penyidikan kepada Hadi Poernomo diduga melakukan  pelanggaran dalam menetapkan status tersangka. Pemohon meminta hakim dalam praperadilan untuk menyatakan bahwa penetapan tersangka atas pemohon tidak sah.
Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kesesuaian antara putusan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan akibat hukum dari putusan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif dan menggunakan data sekunder. 
Dalam putusan ini penyidik sudah menetapkan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tetapi hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan penyidik yang melakukan penyidikan bukan penyidik yang sah sehingga hakim telah melampaui kewenangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi dalam praperadilan mengenai penetapan tersangka. Akibat hukum dari putusan ini yaitu penghentian penyidikan terhadap pemohon sehingga dilakukan penyidikan ulang dan lepasnya status tersangka pemohon.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Act give authority to investigators in implementing its obligations in order to find evidence and suspects in a criminal case can not be separated from the possibility of violations that are not in accordance with the Criminal Procedure Code. Thus, in realizing the country who respect and uphold human rights and in the criminal procedure law to know Pre-Trial, investigators during the investigation to Hadi Poernomo alleged violation in determining status of the suspect. The applicant asked the judge in charge of pretrial to declare that the determination of the suspect on the applicant is not valid.
The study is intended to determine the compatibility between the decisions number 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel with the Supreme Constitutional Court number 21/PUU-XII/2014 and due to the law of this decision. The research method used is legal normative to the specifications of the prescriptive and use data from secondary.
In this decision the investigator has determined the suspect based on sufficient evidence, but the judge to grant the applicant by reason of investigators who conducted the investigation is not the legitimate so that the judge has exceeded the authority given the Constitutional Court in pretrial on the determination of the suspect. As a result of the law of the decision of the termination of the investigation of the applicant so that investigations of the violence and the release of the status of the suspect the applicant.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman