Home
Login.
Artikelilmiahs
14274
Update
WINDA FITRIANI
NIM
Judul Artikel
Implementasi Paradiplomasi Dalam Politik Luar Negeri Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II (2009-2014)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Kemunculan paradiplomasi dalam aktifitas politik luar negeri Indonesia merupakan fenomena baru dan layak untuk dikaji lebih dalam. Kerjasama luar negeri oleh daerah merupakan sebuah pertanda bahwa telah terjadi perubahan pola yang semula “inward looking” kini berorientasi pada “outward looking”. Hubungan internasional saat ini telah memungkinkan setiap aktor untuk terlibat dan memaksimalkan hasil yang ingin dicapai dalam berhubungan dengan pihak asing. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Implementasi Paradiplomasi dalam Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II (2009-2014) adalah dengan cara: Pertama, Penetapan dan Pelaksanaan Total Diplomasi pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II sebagai strategi diplomasi Indonesia. Kedua, adanya undang-undang yang mengatur mekanisme hubungan dan kerjasama luar negeri oleh daerah. Ketiga, peranan Kemernterian Luar Negeri Indonesia dalam meningkatkan hubungan dan kerjasama luar negeri oleh daerah
Abtrak (Bhs. Inggris)
The appearance of Paradiplomacy in Indonesian Foreign Policy activities are new and suitable for discussed. The cooperation of territories foreign affairs are a sign that it has already consist of the pattern changes that at the beginning “inward looking” and now oriented to “outward looking”. Today international relation already become possible for every actors to mixed up and maximize the goals that it desiring to reached in cooperates with foreign. From this research it can be concludes the implementation of Paradiplomacy in politics of Indonesian Foreign Affairs on Susilo Bambang Yudhoyono II ( 2009-2014) are by using methods: first, the resolution and realization of Total Diplomacy on Susilo Bambang Yudhoyono 11 Era as an Indonesian Diplomacy Strategy. Second, there are the laws that it regulate the mechanism of foreign affairs cooperation by provinces. Third, the rules of Ministry of Foreign Affairs in increased the relations foreign cooperation by provinces.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save