Update Artikelilmiah: 14259

RHEVI ALIZA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan; 1) memahami dan mendeskripsikan representasi politik masyarakat adat dalam KAN (Kerapatan Adat Nagari) di Nagari Tandikek Sumatera Barat; 2) mengetahui dan menjelaskan KAN (Kerapatan Adat Nagari) merupakan representasi politik dari kepentingan adat dalam pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kembalinya Sumatera Barat ke system pemerintahan nagarinya memberikan peluang dan kesempatan bagi orang-orang adat yang tergabung dalam KAN untuk kembali berperan dan berpartisipasi dalam pemerintahan nagari. Dari dinamika nagari dapat dilihat bahwa keterwakilan masyarakat adat melalui KAN di dalam pemerintahan Nagari Tandikek secara deskriptif mereka mewakili masyarakat adat dalam dalam nagari tersebut. Keterwakilan secara deskriptif ini mereka wujudkan  melalui keterwakilan karakteristik, yaitu suku dan komposisi tatanan adat lokal nagari. Dari lima suku yang ada di Nagari Tandikek, yaitu Suku Piliang, Suku Koto, Suku Tanjung, Suku Sikumbang, dan Suku Guci orang-orang dalam KAN sudah memiliki perwakilan masing-masing. Sedangkan dari komposisi tatanan adat lokal nagari sudah sesuai dengan istilah tatanannya adat lokalnya yang disebut urang ampek jinih dan bapilin tigo. Secara substantif pun KAN sudah mewakil kepentingan masyarakat adat dalam Nagari Tandikek. Keterwakilan ini mereka wujudkan  dengan upaya yang dilakukan, melalui  program kerja dan produk yang dihasilkan oleh KAN. Produk yang dihasilkan yaitu berupa ranji keturunan dan pengelolaan harta pusako tinggi. Namun demikian, untuk partisipasi KAN dalam pemerintahan nagari guna mewakili kepentingan masyarakat adat mengalami kesulitan. Hal itu dikarenakan relasi yang kurang baik antara wali nagari sebagai pimpinan nagari dan KAN, seperti kesalahpahaman terkait asset-aset nagari yang termasuk ke dalam harta pusako tinggi sehingga ruang yang diberikan untuk KAN menjadi terbatas.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The pusrpose of the research that was  conducted are; 1) to identify and explain the political representation of indigenous people in KAN (Kerapatan Adat Nagari) in Nagari Tandikek West Sumatra; 2) know and explain that KAN (Kerapatan Adat Nagari) is the political representation of indigenous interests in government Nagari Tandikek West Sumatra. The method in this research is the qualitative method with a phenomenological approach. The results showed that the return of the West Sumatra government system to their nagari to provide opportunities for indigenous people who are the members of the KAN to participate in the nagari government. From the dynamics of nagari can be seen that the representation of indigenous people through KAN in Nagari Tandikek government descriptively represent the indigenous people in the nagari. The representation descriptively embodied through the characteristics representation. In this case, the representation seen by tribal and nagari custom order composition. From the five tribes namely Piliang Tribe, Koto Tribe, Sikumbang Tribe, Guci Tribe and Tanjung Tribe people who are in KAN has each representative. While the order of the local indigenous nagari are in accordance with the term that is called urangampekjinih and bapilintigo. Substantively KAN also has been representing the interests of indigenous people. This representative was embodied with the efforts they made. The efforts that are made by KAN in representing the interests of indigenous people in NagariTandikek through its programs and products that were produced by KAN. The products is in the form of ranji inheritance and property management of pusakotinggi. However, for KAN participation in Nagari government to represent the interests of indigenous people are experiencing difficulties. That is because the relationship is not good between the nagari trustee as the nagari leader and KAN, for the example, the misunderstanding regarding the nagarian’s asset including the harta pusako tinggi so the space that were given for KAN is limited.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman