Update Artikelilmiah: 14164

SHINTA NURUL ANISSA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini bersumber pada Putusan PTUN Jakarta Nomor : 189/G/2013/PTUN-JKT, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim mengenai alur berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan.
Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan / ditempuh. Upaya administratif diatur di dalam Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 dan juga diatur di dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Berdasarkan penelitian dan pembahasan Hakim menyatakan  Penggugat telah melakukan upaya administrasi yaitu keberatan secara tertulis kepada atasan Penggugat. upaya administrasi yang dimaksud Majelis Hakim dalam perkara ini sebenarnya merupakan suatu proses sebelum terbitnya surat keputusan objek sengketa, sehingga sebetulnya hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai upaya administratif. Majelis Hakim juga belum membuat kualifikasi terhadap tingkatan jenis sanksi hukuman disiplin yang tertera dalam surat keputusan objek sengketa, sehingga sebenarnya terhadap sengketa tersebut tidak harus menempuh suatu upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Abtrak (Bhs. Inggris)

The object of this research is the Jakarta State Administrative Court Decision Number 189/G/2013/PTUN-JKT. The aims of this research are to identify and analyze the legal considerations of justice of the flow of the litigants in the State Administrative Court in resolving employment disputes. This research used normative juridical research method, with the legislation approach.
Based on Article 48 of Law No. 5 of 1986, the Court can investigate, decide and resolve the State Administrative disputes if the entire administrative effort has been used or taken. The things about administrative effort is provided in Article 48 of Law No. 5 of 1986 and also regulated in Government Regulation No. 53 Year 2010 on Discipline PNS.
Based on the research and discussion, the judge stated that the Plaintiff had did administrative effort about disagreement in written form to the Plaintiff’s boss. Based on the judges, administrative effort was a process before the issuance of the object of dispute decree, so it can not be categorized as an administrative effort. The judges had not made the qualification levels of sanctions against disciplinary sanctions that was contained in the object of dispute decree, so the dispute should not have an administrative effort before filing a lawsuit to the Administrative Court of the State.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman