Update Artikelilmiah: 14130

ANGGI RAHMATIKA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Bantuan hukum diberikan kepada setiap orang yang berhak tanpa adanya diskriminasi, termasuk kepada pelaku tindak pidana terorisme. Namun pada praktiknya pemberian bantuan hukum masih belum banyak membantu pelaku tindak pidana terorisme untuk memperoleh keadilan. Metode penelitian hukum normatif dan empiris digunakan untuk mengungkapkan persoalan tersebut. Hasil penelitian secara normatif menunjukan bahwa masih terdapatnya hak-hak dari tersangka/terdakwa terorisme yang belum terakomodir oleh UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum, KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga belum memberikan keadilan bagi tersangka/terdakwa terorisme. Pada ranah praktik, pemberian bantuan hukum ini belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena pemberian bantuan hukum belum diberikan sejak awal pemeriksaan, prosedur pemberian bantuan hukum belum sesuai dengan perundang-undangan, tersangka/terdakwa tidak secara bebas memilih dan menentukan advokatnya serta masih terdapatnya advokat yang tidak profesional dalam memberikan pendapingan terhadap tersangka/terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan amandemen peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum dan terorisme, dibentuknya lembaga pengawas peradilan pidana yang diselenggarakan oleh negara dan diperluas akses informasi dan peningkatan kebebasan untuk memilih dan memperoleh bantuan hukum yang diinginkan.
Kata Kunci	: bantuan hukum, terorisme, advokat, akses pada keadilan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Legal aid is given to every person who is entitled without discrimination, including to the doer of terrorism. But in practice, legal aid is still not enough to help the doer of terrorism to get justice. Normative legal and empirical research methods is used to reveal that problem. The research which used normative method show that there are some rights of the suspect/defendant of terrorism still can not be accomodated by the law number 16 year 2011 about Legal Aid, the Criminal Code, and other regulations.  So still do not give justice toward the suspect/defendant of terrorism. In practical, legal aids given have not been implemented in accordance with the regulations, because the legal aids has not been given since at the beginning of investigation, the procedure of giving a legal aids not in accordance with the regulations, the suspect/defendant of terrorism not freely choose their lawyer and there is still not professional lawyer who give their legal aids to the suspect/defendant of terrorism.  Accordingly, so the regulations which regulate about legal aids and terrorism needs to do amandement, the establishment of supervisor of the criminal justice institution which is organized by the state and expanded by the access of information and improvement of freedom to choose and get legal aids that wanted.
Keywords: legal aid, terrorism, lawyer , access to justice.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman