Home
Login.
Artikelilmiahs
13985
Update
RIBKA TIARANING PRADIPTA
NIM
Judul Artikel
TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI NEGARA TANPA HUBUNGAN DIPLOMATIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS SIHATUL ALFIAH, TENAGA KERJA INDONESIA DI TAIWAN TAHUN 2013)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
ABSTRAK Program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia yang ditawarkan Pemerintah Indonesia memberikan banyak pilihan negara tujuan, termasuk Taiwan yang tidak mempunyai hubungan diplomatik. Hal ini menimbulkan permasalahan yaitu fungsi perlindungan dalam fungsi diplomatik tidak bisa dilakukan secara maksimal. Salah satu permasalahan yaitu kasus Sihatul Alfiah, TKI legal di Taiwan yang pekerjaannya tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif sebagai metode pendekatan dan deskriptif analitis sebagai spesifikasi penelitian. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode analisis data yaitu normatif kualitatif. Tanggung jawab negara memiliki tiga karakteristik yaitu adanya kewajiban internasional, adanya perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban internasional, dan adanya kerugian dari perbuatan tersebut. Pemerintah Indonesia melakukan perlindungan TKI di negara tanpa hubungan diplomatik sebagai bentuk tanggung jawab negara dengan memberikan perlindungan di dalam negeri dan di luar negeri. Penyelesaian kasus Sihatul yaitu dengan melakukan mediasi yang menghasilkan kesepakatan antara pihak Sihatul dengan majikan. Mediasi dibantu oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), KDEI merupakan perwakilan non-pemerintah yang berkedudukan di Taipei. Kewajiban internasional bagi negara untuk melindungi warga negara tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik dan Pasal 5 Konvensi Wina 1963 mengenai hubungan konsuler. Pemerintah Indonesia melakukan kelalaian yang melanggar kewajiban internasional tersebut berupa lemahnya pengawasan dan menyebabkan kerugian. Salah satu kelalaian tersebut menimbulkan kasus yang dialami Sihatul namun telah diselesaikan dengan mediasi yang mengasilkan kesepakatan. Untuk Indonesia yang tidak mempunyai hubungan diplomatik maka perlindungan warga negara dilakukan oleh KDEI untuk Indonesia dan oleh (Taipei Economic and Trade Office) TETO untuk Taiwan yang berkedudukan di Jakarta.
Abtrak (Bhs. Inggris)
ABSTRACT Labor delivery programs offered by the Government of Indonesia Indonesia provide many choice destination countries, including Taiwan which do not have diplomatic relations. This caused problems of the protection functions in a diplomatic function can not be done optimally. One of the problems is the case of Sihatul Alfiah, legal migrant workers in Taiwan who work not in accordance with the employment agreement. The method used is as a normative juridical approach method and descriptive as research specifications. The data source using primary data and secondary data with methods of qualitative data analysis that is normative. State responsibility has three characteristics, namely their international obligations, any act or omission in violation of international obligations, and the loss of such actions. Indonesian Government made protection of migrant workers in countries without diplomatic relations as a form of state responsibility by provide the protection in the country and abroad. Sihatul case settlement by performing the mediation which resulted an agreement between Sihatul with the employer. The mediation assisted by Indonesian Economic and Trade Office (IETO). IETO is a representation of non-governmental which located in Taipei. International obligation for the state to protect citizens set out in the Vienna Convention of 1961 on diplomatic relations and the 1963 Vienna Convention on consular relations. The Indonesian government did negligence in violation of international obligations in the form of weak supervision and causing harm. One of the omission raises the case with Sihatul has been resolved by mediation which resulted an agreement. For Indonesia which have no diplomatic relations, the protection of citizens conducted by IETO for Indonesia and by Taipei Economic and Trade Office (TETO) for Taiwan which located in Jakarta.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save