Update Artikelilmiah: 13895

ALDILLA REKTO FEBRIANDI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Pemerintah Kabupaten Banyumas menerapkan e-procurement sejak tahun 2010, dan telah menyelesaikan berbagai macam lelang, salah satunya adalah lelang pengadaan Pembangunan Trotoar Jalan HR Bunyamin Tahap II yang dipilih sebagai objek penelitian karena masih terdapat ragam kesenjangan antara tujuan e-procurement dengan kenyataan sehingga efektivitasnya belum optimal. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa efektivitas e-procurement dalam lelang ini masih belum optimal. Penelitian ini dilaksanakan di ULP dan LPSE dengan sasaran rekanan, panitia ULP, staf LPSE, dan Pejabat Pembuat Komitmen, yang berada di Kabupaten Banyumas.
Efektivitas program diukur melalui sosialisasi program, pemahaman program, tersedianya sarana dan prasarana, serta pencapaian tujuan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pemilihan informan purposive sampling.
	Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, terdapat perbedaan keterangan antara BAHP dengan informasi pengumuman pemenang di SPSE yang disebabkan karena SPSE versi 3.5 belum menyediakan otomatisasi dalam pembuatan BAHP yang tersinergi dengan SPSE, dan pembuatan jadwal upload dokumen penawaran yang sama dengan aanwizing, hal ini disebabkan karena rekanan kurang memanfaatkan fasilitas aanwizing dan SPSE versi 3.5 belum menyediakan pembuatan jadwal otomatis yang sesuai aturan. Kedua, berkaitan dengan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, banyak rekanan tidak dapat mengakses lelang ini karena belum memiliki syarat K3, hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman rekanan terhadap syarat tersebut, kemudian terdapat dua indikasi persekongkolan yang disebabkan karena rekanan dan panitia kurang memahami rambu-rambu indikasi persekongkolan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Ketiga, aplikasi e-monev belum dimanfaatkan dan audit e-procurement belum disinergikan dengan e-audit auditor, hal ini disebabkan karena aplikasi e-monev masih berada pada masa transisi dan belum terdapat aplikasi e-audit dalam e-procurement. Keempat, dalam pemenuhan kebutuhan akses informasi yang realtime, masih terdapat server error dan koneksi yang lambat, disebabkan karena maintenance serta kapasitas server dan bandwidth yang kurang memadai.
	Kesimpulannya adalah transparansi dan akuntabilitas yang belum optimal disebabkan oleh sarana SPSE versi 3.5 yang kurang baik, akses pasar dan persaingan sehat yang belum optimal disebabkan oleh sosialisasi dan pemahaman program yang kurang baik, monitoring dan audit yang belum optimal disebabkan karena belum siapnya ketersediaan sarana, dan akses informasi realtime yang belum optimal disebabkan oleh prasarana yang kurang memadai.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Government Banyumas implementing e-procurement since 2010, and has completed a wide range of auction, one of which is procurement auction of Bunyamin HR Road Pavement Construction Phase II is selected as the research object because there is still a wide gap between the objectives of e-procurement by the fact that its effectiveness has not been optimal. Therefore, the objective of this study is to explain why the effectiveness of e-procurement in this auction is still not optimal. This research was conducted at ULP and LPSE with targeted partners, the committee ULP, staff LPSE, and Committing Officer, residing in Banyumas.
The effectiveness of the program is measured through a socialization program, understanding of the program, the availability of infrastructure, as well as the achievement of goals. The method used is descriptive qualitative and used purposive sampling for informant selection sampling.
The results of this research are: First, with regard to transparency and accountability, there are differences in information between BAHP with information announcement of the winner on SPSE due SPSE version 3.5 does not yet provide automation in manufacturing BAHP that synergized with SPSE, and manufacture of upload schedule bidding documents together with aanwizing, this was due to an underutilization of facilities aanwizing by partner and SPSE version 3.5 does not yet provide an automatic schedule creation that according to the rules. Secondly, with regard to market access and fair business competition, many partners can not access this auction because it has no requirement K3, this is caused by a lack of socialization and understanding partner to qualify, then there are two indications of a conspiracy that caused a partner and the committee less understanding signposts indications of a conspiracy in the Presidential Decree No. 70 of 2012. Third, the application of e-monev untapped and auditing of e-procurement has not been synergized with e-audit the auditor, this was due to the application of e-monitoring and evaluation is still in transition and not yet there are e-audit in e-procurement. Fourth, in fulfillment of realtime access to information, there is still a server error and the connection is slow, due to maintenance and server capacity and bandwidth inadequate.
The conclusion was that transparency and accountability are not optimal due to the means of SPSE version 3.5 is not good, market access and fair competition is not optimal due to the dissemination and understanding of the program is not good, monitoring and auditing are not optimal due to the immature state of availability of facilities, and access to realtime information that is not optimal due to inadequate infrastructure.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman