Update Artikelilmiah: 13894

SARAH RULISTA AL-GINA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Peningkatan pedagang kaki lima pada setiap tahunnya di Kabupaten Tasikmalaya menampilkan wajah ganda, di satu sisi terlihat perkembangan pembangunan dengan beragam arsitektur, namun disisi lain tampak menjamur lingkungan kumuh dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia. Taman dan ruang terbuka yang semula cukup tersedia, beralih rupa menjadi kawasan perdagangan. Keberadaannya menimbulkan banyak masalah khususnya berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimnana penegakan hukum oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya khususnya di instansi terkait yakni Satpol PP serta hambatan apa saja yang dihadapi dan agar dapat memberikan solusi dalam menerapkan Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
Penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yakni dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasar pada peraturan-peraturan dengan tujuan mengetahui penegakan hukum Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014. Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah studi kepustakaan serta wawancara sebagai bahan pelengkap.
 	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum Peraturan Daerah terkait pedagang kaki lima di Kabupaten Tasikmalaya masih belum efektif dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman