Update Artikelilmiah: 13483

FAISAL YANUAR AKHMAD BUDI SUNARYO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Penelitian ini berjudul  “Negosiasi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kulon Progo”. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mendiskripsikan tentang pelaksanaan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, terutama masyarakat yang masih menolak atau belum setuju atau masih keberatan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bandara internasional di Kabupaten Kulon Progo. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis model interaktif Miles dan Huberman. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.
	Hasil penelitian ini mendiskripsikan negosiasi pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pembebasan lahan untuk pembangunan bandara internasional di kabupaten kulon progo. Adapun negosiasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dilihat dari strategi, bentuk-bentuk serta faktor pendukung dan penghambatnya dari negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, terutama masyarakat yang masih menolak atau belum setuju atau masih keberatan dalam upaya pembebasan lahan untuk pembangunan bandara internasional di Kabupaten Kulon Progo. Dalam usahanya melakukan negosiasi untuk pembebasan lahan dalam rangka pembangunan bandara internasional ini, yang dilakukan oleh pemda Kulon Progo adalah pendekatan persuasif ke masyarakat. Walaupun usaha-usaha yang sudah dilakukan sering mengalami hambatan karena masih ada masyarakat yang melakukan penolakan. 
Namun demikian terdapat perkembangan yaitu dengan cara dibentuk tim persiapan pembangunan bandara yang dipimpin oleh pihak setda DIY. Dalam tim persiapan pembangunan bandara ini ada pihak dari Pemda Propinsi DIY, Pemkab Kulon Progo dan Angkasa Pura yang turun bersama-sama dengan dibantu dari pihak Badan Pertanahan nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) DIY dan juga BPN Kulon Progo. Selanjutnya, untuk menjaring aspirasi atau negosiasi dilakukan pada tahap konsultasi publik. Konsultasi publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah ini mengacu pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 
Kata Kunci: negosiasi, pengadaan tanah, undang-undang, peraturan presiden, pemerintah daerah, masyarakat.

Abtrak (Bhs. Inggris)

This research entitled “Local Government Negotiation to Society about Land Acquisition for Constructing International Airport in Kulon Progo Regency”. This study aims to understand and describe the negotiation process by local government to society especially those who reject or disagree about land acquisition for constructing international airport in Kulon Progo Regency.
	The research method is descriptive qualitative with case study approach. The data is collected by observation, interview, and documentation study. The data is analyzed by using Miles and Huberman interactive model. Triangulation data is used to validate the data. 
	The result describes the local government negotiation to society about land acquisition where the negotiation is regard to strategy, supporting and difficulties factors of negotiation by local government to society about land acquisition for constructing international airport in KulonProgo Regency. The negotiation effort is done by persuasive approach to society. The effort is facing some difficulties because some societies are rejecting the government offering.
	Nevertheless, there is some development by establishing preparation team for constructing the airport lead by Regional Secretary of Yogyakarta.  The team consists of Yogyakarta Government, KulonProgo Government, and AngkasaPura that worj together with National Land Agency (BPN) Yogyakarta Office and KulonProgo Office. To invite aspiration and negotiation is done by public consultation. This is a process where dialogue or discussion among parties involved is done to reach an agreement about land acquisition for public interest. The land acquisition refers to Act No. 2/2012 about land acquisition for public interest and Presidential Decree No. 71/2012 about land acquisition for public interest.
Keywords: negotiation, land acquisition, Act, Presidential Decree, local government, society.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman