Update Artikelilmiah: 13358

AINI KUSUMAWARDANI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) lahir untuk memberikan kepastian hukum terhadap kreditur sepanjang aktanya dibuat dalam bentuk akta notaris. Hanya saja dalam praktek masih ada dibuat akta dibawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sah dan mengikat pembebanan fidusia yang dibuat dengan akta dibawah tangan dan tidak didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui akibat hukumnya apabila debitur wanprestasi dalam hal pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit umum pedesaan (Kupedes) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Yogyakarta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan melalui studi dokumen. Selanjutnya terhadap data-data yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif dan dibuat dalam bentuk laporan hasil penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa Perjanjian jaminan fidusia pada BRI Unit Wirobrajan Yogyakarta yang dibuat dengan akta di bawah tangan tetap sah berdasarkan yurisprudensi dan hukum kebiasaan, hanya saja hak jaminan tersebut hanya mengikat para pihak dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga. Sedangkan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari perjanjian fidusia yang dibuat dengan akta dibawah tangan apabila debitur wanprestasi yaitu kreditur tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam UUJF misalnya seperti hak preferen atau hak didahulukan yang dinyatakan dalam pasal 27 UUJF. Selain itu, eksekusi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan titel eksekutorial maupun parate eksekusi, melainkan hanya eksekusi penjualan obyek dibawah tangan.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Fiducia Law (UUJF) was born to give legal certainty to creditors during the Act made in the form of a notary deed. It’s just that in practice there are still deeds made in furtive. This research aims to determine the valid and binding imposition of fiducia as bond collateral of Kupedes created by deed in furtive and is not registered at the Ministry of Justice and Human Rights and the legal consequences if the debtor in default in terms of fiducia assignments as collateral Kupedes at PT. Bank Rakyat Indonesia (Pty) Wirobrajan Unit Yogyakarta. The method used in this field research is normative. The data used in this research is secondary data, the data obtained from the research literature through the study of documents. Furthermore, from the data obtained will be performed a qualitative analysis is made in the form of research reports that are descriptive. Based on research, the result that fiducia agreement at BRI Wirobrajan Yogyakarta, deeds made in furtive remains valid based on jurisprudence and customary law, but the security interest is only binding the parties and do not give legal consequences for third parties. While the legal consequences that may result from the fiducia agreement made with deed in furtive if the debtor in default that creditors cannot enjoy the benefits of the provisions of UUJF such as preference rights or rights of precedence set forth in article 27 UUJF. Besides that, the execution cannot be carried out by executorial title or immediate execution, but by the execution of the sale of the object under the hand.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman