Update Artikelilmiah: 13342

MANGGALA BAYU SAKTI

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

ABSTRAK
LEGAL STANDING DALAM BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI
(Analisis Yuridis Terhadap Keterpenuhan Syarat Kedudukan Hukum 
Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi)
Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau legal standing suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi. Pemohon yang telah memenuhi persyaratan berarti memiliki legal standing untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian legal standing ini menjadikan pemohon sebagai subjek hukum yang sah untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk menganalisis keterpenuhan syarat kedudukan hukum (legal standing) dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui identifikasi dan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan serta dianalisis dengan metode normatif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi apabila memenuhi: Syarat formal, yaitu keempat pemohon atau subjek hukum (perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara) haruslah terlebih dahulu membuktikan identitas dirinya memang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Syarat material, yaitu pemohon atau subjek hukum yang bersangkutan haruslah membuktikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Abtrak (Bhs. Inggris)

ABSTRACT

LEGAL STANDING OF CASE IN THE SUPREME COURT  
(Juridical Analysis  To The Condition Fulfillment Of The  Law Position Of Case In The Constitution Court)

By: 
MANGGALA  BAYU  SAKTI
E1A1O9O99

Requester is the subject of law who fulfills the conditions according to Ordinance  to  propose the  request  of  constitution case to the Constitution Court. The  fulfillment of those  conditions determine the  position of law or legal standing  a subject of law  to become the  legal  requester of  case  in the Constitution Court.  Requester who has fulfilled those conditions means  they have legal standing to have case in Constitution Court. Therefore, this legal standing makes the requester as the legal subject of law to propose the request to the Constitution Court. Based on those explanation, so this research tries to analyze the fulfillment of the condition of the legal standing of case in the Constitution Court.   
	Method of research uses normative juridical by using the statute approach method, research specification  is  analytical descriptive, and source of material law  uses  the  primary material law and secondary material law is collected through the  identification and intervention to the ordinance regulation and literature book  and  those analyzed by using the method of normative qualitative. 
	Based  on the result of research and discussion so it can  be  concluded  that   requester  has  legal standing   or  law position  of case in the Constitution Court if  fulfill:  formal condition, that is the  fourth of requester or subject of law (individually of  the citizen of Indonesia, society union of  the law of custom,  public or private law institution, or state institution) they must   previously  prove  the identity their self has fulfilled the  conditions  as determined  in the Article 51 (1) Ordinance No. 24  in 2003  about the Constitution Court. Material condition, that is the requester or subject of law they must prove the loss of right and/or constitutional authority as explained in the Article 51 (1) Ordinance No. 24 in 2003 about the Constitution Court.                   The requester who don’t have the legal standing will accept the decision of Constitution Court which explains their request cannot be accepted.

Keywords:  condition,  legal standing,  Constitution of Court

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman