Home
Login.
Artikelilmiahs
13164
Update
EPRI RASITA FIKTERI
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KONSUMEN DARI MAINAN TIDAK BERLABEL STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BANYUMAS
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dari Mainan Tidak Berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Banyumas”. Latar belakang penelitian ini adalah disebabkan tindakan pelaku usaha yang masih memproduksi dan menjual mainan tidak berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI). Beredaranya mainan anak tidak berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) yang setelah dites laboratorium ternyata mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan anak. Bahan kimia berbahaya tersebut masuk ke dalam tubuh anak karena anak memegang mainan dan terkadang menggigit mainan itu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan pendekatan legis positivis, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Konsumen Dari Mainan Tidak Berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kabupaten Banyumas secara normatif telah terpenuhi dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib, walaupun pada prakteknya masih ada pelaku usaha yang tidak memperhatikan aturan pemerintah tersebut sehingga mengabaikan hak anak sebagai konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi mainan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka pemerintah hendaknya mengambil tindakan tegas ketika ditemukan pelanggaran-pelanggaran, pelaku usaha yang masih memproduksi dan menjual mainan tidak berlabel SNI harus diberi sanksi yang tegas berupa dilakukannya sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Abtrak (Bhs. Inggris)
This study titled "Law Protection Against Child For Consumers From Toys Labeled Indonesian National Standard (SNI) Based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in Banyumas". The background of this research is due to the actions of business actors are still producing and selling toys are not labeled Indonesian National Standard (SNI). Distribution of toys are not labeled Indonesian National Standard (SNI), which after testing laboratory turned out to contain harmful chemicals that can harm the health of children. The harmful chemicals into the body of the child because the child holds the toy and sometimes bite the toy. The method used in this research is normative juridical approach, ie an approach that uses legis positivist approach, whereas the method of analysis used is qualitative normative. This research was conducted at the Department of Health and the Department of Industry, Trade and Cooperative Banyumas. Based on the survey results revealed that the Legal Protection Against Child For Consumers From Toys Labeled Indonesian National Standard (SNI) is based on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in Banyumas normatively been met with issued Regulation of the Minister of Industry No. 24 / M-IND / PER / 4/2013 regarding Compulsory Enforcement of Indonesian National Standard (SNI) Toys compulsory, although in practice there are still businesses that do not pay attention to the government rules that ignore the rights of the child as a consumer to obtain comfort, security, and safety in consuming toys. Based on these studies, the government should take decisive action when violations are found, businesses are still producing and selling toys are not labeled SNI strict sanctions should be given administrative sanctions be done in accordance with the legislation.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save