Home
Login.
Artikelilmiahs
13128
Update
PANJI MULKILLAH AHMAD
NIM
Judul Artikel
POLITIK HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL (Tijauan Konfigurasi Politik Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Partisipasi Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Deklarasi Hak atas Pembangunan 1986, Deklarasi Wina 1993, dan UUD 1945 menyatakan bahwa manusia dan masyarakat adalah subjek dalam pembangunan yang memiliki hak atas pembangunan. Hak tersebut tidak dapat dicabut, dan semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam berkontribusi dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Perpres tersebut berisi tentang arahan strategis pembangunan ekonomi Indonesia dari tahun 2011 sampai 2025. MP3EI bertujuan mengubah Indonesia menjadi berpendapatan per kapita sampai USD 15.500, PDB sampai USD 4,5 triliun, pertumbuhan ekonomi 9%, dan laju inflasi turun 3%. Negara sangat berpengaruh dalam menentukan arah pembangunannya yang tertuang dalam produk hukum. Menurut Mahfud MD karakter produk hukum ditentukan oleh konfigurasi politik dan hubungan kekuasan yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menjelaskan bagaimana konfigurasi politik dan hubungan kekuasaan yang melatarbelakangi MP3EI, serta keselarasan antara karakter produk hukum MP3EI dengan prinsip partisipasi pembangunan berbasis HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan analisis. Hasil penelitian diperoleh bahwa konfigurasi politik yang melatarbelakangi MP3EI berkarakter otoriter dan melahirkan produk hukum yang konservatif. Hal ini dapat terlihat dari konfigurasi politiknya dimana kekuatan eksekutif lebih dominan dan hubungan kekuasaan yang melanggengkan skema neoliberalisme di Indonesia. Karakter produk hukum MP3EI yang konservatif terlihat dari isinya yang tidak aspiratif berdasarkan masyarakat Indonesia melainkan berdasarkan tuntutan ekonomi global. Karakter produk hukum MP3EI tidak selaras dengan partisipasi pembangunan yang berbasis HAM, karena MP3EI melanggengkan neoliberalisme sehingga prioritas pembangunan bukan pemenuhan HAM.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Declaration on the Right to Development in 1986, the Vienna Declaration of 1993, and the UUD 1945 states that human beings and societies are subject in development that have the right to development. Those rights can’t be revoked, and everyone is entitled to participate in contributing to and enjoy economic, social, cultural and political development. The government issued Presidential Decree No. 32 of 2011 on the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development (MP3EI). The Presidential Decree contains the strategic directions of economic development of Indonesia from 2011 until 2025. MP3EI aims to transform Indonesia into a per capita income to $ 15,500, to $ 4.5 trillion of GDP, economic growth of 9%, and the inflation rate fell 3%. State are very influential in determining the direction of its development as stipulated in legal products. According to Mahfud MD character of the legal product is determined by its political configuration and power relations that lie behind them. This study describes how the political configuration and power relations behind MP3EI, and find the synchronization between the character of legal products MP3EI with the principles of human rights based development participation. The method used is a normative juridical with approach to legislation, conceptual, and analysis. The results showed that the underlying political configuration MP3EI authoritarian character and give birth to a conservative legal product. It can be seen from the political configuration in which the executive power more dominant and the power relations that perpetuate neoliberalism scheme in Indonesia. Character conservative legal product MP3EI contents are not visible from aspirational by the Indonesian people but by the demands of the global economy. Character legal product MP3EI isn’t synchronized with the participation of human rights-based development, because MP3EI perpetuate neoliberalism that is not the fulfillment of human rights priorities.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save