Update Artikelilmiah: 13055

RANDY SETIAWAN

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Otonomi daerah mempunyai konsekuensi bagi setiap daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam masalah perizinan, yaitu dengan meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengeluarkan kebijakan membentuk Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT). KPMPT adalah kantor yang mengeluarkan dokumen perizinan bagi masyarakat . termasuk salah satunya tentang izin usaha industri dan tanda daftar industri di Kabupaten Purbalingga.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Adapun mengenai tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan Undang-Undang dan pendekatan analisis. Dan data yang terkumpul baik primer ataupun sekunder kemudian diolah, disajikan dan dianalisis secara kualitatif dengan penyajian teks naratif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa peran Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (KPMPT) dalam pemberian izin usaha industri dan tanda daftar industri di Kabupaten Purbalingga telah menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No 1 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga. Otomatis dalam Pelaksanaanya yaitu meningkatkan pelayanan publik di bidang  perizinan yang mudah, transparan,cepat, tepat, pasti, efisien dan efektif.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Regional autonomy has consequences for every area to take care of their own household are included in licensing issues, i.e improving licensing services to the public. Therefore, Purbalingga District Government issued a policy to form the Office of Investment and Integrated Licensing (KPMPT). KPMPT is the office that issued the licensing documents for public, including one of them is about the industrial business license and the sign of industrial registration in Purbalingga.
Approach method used in this study is normative juridical, i.e research focused to reviewing the application of the rules or norms of the positive law. As for the type of approach used in this study include Laws approach and analytical approach. And data collected both primary or secondary is then processed, presented and analyzed qualitatively with the presentation of narrative text.
The results stated that the role of the Office of Investment and Integrated Licensing (KPMPT) in the granting industrial business license and the sign of industrial registration in Purbalingga has been carry out their functions properly in accordance with the Regulation of Purbalingga District No. 1 of 2008 on Public Service in Purbalingga. Automatically in their implementation i.e to improve public services in the field of licensing easy, transparent, fast, precise, definite, efficient and effective.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman