Update Artikelilmiah: 13048

BOYA DEBBY AGVENA

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

Putusan Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama Polewali Mandar atas perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PA.Pol tertanggal 24 Januari 2012 tentang Gugatan Pembagian Harta Bersama antara seorang Isteri sebagai penggugat dan seorang Suami sebagai tergugat. Tergugat dalam persidangan menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan harta bersama milik penggugat dan tergugat, akan tetapi, harta itu juga diperoleh ketika tergugat masih terikat perkawinan dengan isteri pertama tergugat, sedangkan penggugat adalah isteri kedua tergugat. Tergugat juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang isinya ada harta bersama lain yang diperoleh selama penggugat dan tergugat dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan alasan tersebut, penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan setengah bagian dari harta bersama menjadi bagian penggugat rekonvensi dan setengah bagian lainnya menjadi bagian tergugat rekonvensi. 
Hakim Pengadilan Agama Polewali Mandar menjatuhkan putusan atas gugatan konvensi dan rekonvensi yang amarnya melebihi apa yang diminta oleh penggugat dan tergugat, yang melibatkan pihak ketiga, yaitu Isteri Pertama Tergugat. Dengan adanya putusan Pengadian Agama tersebut, maka pihak isteri mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Dan Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa perkara tersebut tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama yang melibatkan pihak ketiga. Sehingga Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian “PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA OLEH PENGADILAN TINGGI AGAMA DALAM PERKARA GUGATAN KONVENSI DAN REKONVENSI YANG MELEBIHI DARI YANG DITUNTUT DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA (Suatu Studi Terhadap Putusan Nomor 94/Pdt.G/2012/PTA.Mks jo Nomor 35/Pdt.G/2012/PA.Pol )”.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam pembatalan putusan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 94/Pdt.G/2012/PTA.Mks yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Polewali Mandar Nomor 35/Pdt.G/2012/PA.Pol. didasarkan pada pertimbangan bahwa hakim Pengadilan Agama telah melanggar Pasal 189 ayat (3) RBg yang menyatakan bahwa (hakim) dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon, yaitu memberikan 1/3 bagian dari obyek sengketa kepada isteri pertama tergugat. Akibat hukum dari pembatalan putusan dengan tindakan mengadili sendiri yang menyatakan gugatan konvensi dan rekonvensi tidak dapat diterima adalah harta bersama sebagai obyek sengketa belum terbagi, penggugat konvensi dapat mengajukan gugatan lagi yang telah diperbaiki dengan melibatkan kedudukan isteri pertama yang belum diikutsertakan dalam gugatan sehingga surat gugatan tersebut tidak mengandung cacat formil, atau penggugat konvensi dan rekonvensi dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Abtrak (Bhs. Inggris)

Religious Court Decision in Polewali Mandar Religious Court on the case No.35/Pdt.G/2012/PA.Pol dated 24 January 2012 concerning the Joint Claims Division of Assets between a wife as a plaintiff and a husband as a defendant. The Defendant in the court delivered the answer verbally which essentially confirmed the property along the plaintiff and defendant, however, the possessions were also obtained when the defendant was still married to first wife of the defendant, while the plaintiff was the second wife of the defendant. The defendant also filed the re-convention verbally that the content was about there were other joint properties acquired during a plaintiff and a defendant in the bond of marriage. Based on these reasons, re-convention plaintiff appealed to the judges to declare half of the joint property being part of re-convention plaintiff and the other half to be part of re-convention defendant.
The judges of Polewali Mandar Religious Court pronounce sentence on a lawsuit convention and re-convention which the verdict is beyond what is requested by the plaintiff and the defendant, involving a third party, namely the First Wife of Defendant. By the Court's decision, thus the wife appeals to the High Court of Makassar. And after examining the case, Appeal Court disagrees with the trial judge that involves a third party. Therefore, the First Level Court Decision has cenceled and subsequently the Appeal Court will hear by its own. Based on these descriotion, the writer is interested in doing research entitled "DECISION CANCELLATION IN THE RELIGION COURT BY A HIGH COURT OF RELIGION IN THE CASE CLAIMS THE CONVENTION AND RECONVENTION IN EXCESS OF THE LIABLE IN JOINT PROPERTY DISPUTE (A Study of Decision No.94/Pdt.G/2012/PTA.Mks jo No. 35/Pdt.G/2012/PA.Pol) ".
This study uses normative juridical method with  legislation and analytical approach. This study aims to determine the consideration of the Judges of Religion High Court in the cancellation decision and the legal consequences as a result of cancellation decision. Based on the result the conclusion is about in its legal consideration Makassar Religious High Court No.94/Pdt.G/2012/PTA.Mks canceling Polewali Mandar Religious Court decision No.35/PdtG/2012/PA.Pol. Based on the consideration declares that the Judges of Religious Court has violated a decision about unrequested things or give more than requested, which gives 1/3 part of the disputed to the first wife of the defendant. The legal consequences of the cancellation decision with prosecuting himself which states the unacceptable convention lawsuit and re-convention are the joint property as the object of the undevided dispute, convention plaintiff may file a lawsuit again which has been improved by involving the position of first wife who has not been included in the lawsuit, therefore the lawsuit did not contain formal defect, or convention and re-convention plaintiff can apply cassation to the Supreme Court.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman