Home
Login.
Artikelilmiahs
12832
Update
SAIDAH
NIM
Judul Artikel
PERLINDUNGAN HUKUM PELAKSANAAN PERSALINAN RESTI DI PUSKESMAS MAMPU PENANGANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR (PONED) KABUPATEN PURBALINGGA
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Saidah, P2EA13012, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Pembimbing Utama Tesis Dr. H.Kuat Puji Prayitno, SH.MHum dan Pembimbing Pendamping Tesis Dr.H.Isplancius Ismail, SH.MHum. Penelitian dengan judul ” Perlindungan Hukum Pelaksanaan Persalinan Resti Di Puskesmas Mampu PONED Kabupaten Purbaingga”, bertujuan untuk menganalisis fungsi puskesmas mampu PONED sudah berjalan optimal dan kendaa-kendaanya dan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tim pelaksana medis dalam penanganan obstetri dan neonatal di puskesmas PONED di Kabupaten Prbalingga. Metode penelitian dengan penelitian kuaitatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di 4 Puskesmas yaitu puskesmas Bukateja, Padamara, Serayularangan dan Bobotsari. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yaitu dengan wawancara, pengamatan dan observasi, dan data sekuunder yang menggunakan teknik studi dokumen atau kepustakaan, peraturan-peraturan Perundang-undangan, artikel, dan Internet. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian diurai atau disajikan secara menyeluruh dan sistematis dalam bentuk teks naratif dan metode analisis data menggunakan analisa normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diajukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, puskesmas mampu PONED dalam pelaksanaan persainan resti belum optimal, dikarenakan belum memenuhi kriteria yang ada dalam buku pedoman puskesmas mampu PONED antara lain: dibeberapa pukesmas kerja tim PONED belum baik karena petugas yang sudah dilatih tidak semuanya berfungsi, sarana dan prasana yang dibutuhkan tidak sesuai standar yang ada dan tidak sesuai dengan kebutuhan, belum ada alur penanganan pasien yang datang ke puskesmas baik ibu maupun bayi yang lahir dengan komplikasi. Perlindungan hukum bagi tim pelaksanaan persalinan resti di puskesmas mampu PONED sangatlah kurang, dikarenakan banyak ketentuan – ketentuan yang dibutuhkan belum ada termasuk Surat keputusan Bupati. Pemahaman dan kepatuhan terhadap penerapan 16 wajib hukum dalam memberikan pelayanan masih kurang berkualitas, sesuai UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 disebutkan adanya hak-hak dokter : pertama, memperoleh perlindungan hukum sepanjang sesuai SOP, kedua memberikan pelayanan medis menurut Standar Profesi (SP) dan standar operasional prosedur (SOP), memperoeh info yang jujur dan lengkap dari pasien dan keluarga pasien, dan keempat menerima imbaan jasa. Dengan demikian bila petugas/tim memberi pelayanan kesehatan agar dapat terlindungi harus mematuhi standar dan mentati peraturan-peraturan yang ada.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Saidah P2EA13012, Graduate program, Master of Law, Jenderal Soedirman University, the main thesis supervisor Mr. H. Kuat Puji Prayitno, SH.MHum and supervisor companion thesis Dr. H. Isplancius Ismail, SH.MHum. Research with title The Implementation of the legal Protection of high risk childbirth at capable PONED Primary Health Centers of Purbalingga districs, aiming to analyze the function of capable PONED primary health centers already run optimally and constraints barriers and than to analyze the legal protection for medicine team at management obstetric and neonatal in PONED primary health centers in Purbalingga districs. The research methods with qualitative research by using sociological juridical approach while specification of the research by descriptive process. This research was conducted in 4 primary health centers, that is Bukateja, Padamara, Serayu Larangan, and Bobotsari primary health centers. The data used in this study are primary data that interview, observations and secondary data using the study engineering document or literature, regulatory laws and regulations, article and internet. Data collection method used in this study are primary data and secondary data. Decomposed or research results are presented thoroughly and systematically in the form of narrative text and data analysis methods using qualitative normative analysis. Based onthe research results and discussion of the proposed research can be concluded that capable PONED primary health centers in high risk child birth is not yet optimal, because has not met the criteria laid out in reference book capable PONED primary health centers among other : in some primary health centers the PONED team work not good, because trained workers do not do all function, facilities and infrastructure needed are not oppopriate existing, standars and not according to the needs, there is no treatment of patients coming groove at primary health centers, both mother and babies born with complications. The legal protection implementation team high risk childbirth in capable PONED primary health centers it is less, because many provisions that no requined, including the decision letter negent. Understanding and adherence to the application 16 mandatory law in providing services is still less qualified in accordance UU no 29 of 2004 on the practice of medicine article 50 mentioned the rights of doctors: First, obtain appropriate legal protection throughout SOP, second, provide medical services according to professional standars and standard operating procedures, obtain honest and complete information of the patient and the patient’s family and the fourth to receiv service fee. Thus when officers/teams health care to be protected must comply with standars and regulations existing regulatory obey.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save