Update Artikelilmiah: 12808

TRIMO

NIM

Judul Artikel

Abstrak (Bhs. Indonesia)

TRIMO, Program Studi Ilmu Hukum KonsentrasiSistem Peradilan Pidana, Program Pascasarjana, Universitas Jenderal Soedirman, 
KEDUDUKAN JAKSA DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA (Studi Terhadap Sistem Adversarial Dalam RUU KUHAP 2012), Ketua : Dr. SetyaWahyudi, S.H., M.H.Anggota :Dr. HibnuNugroho, S.H., M.H.
Naskah Akademis RUU KUHAP 2012 menyatakan bahwa prosedur persidangan dalam RUU KUHAP  mengarah ke adversarial yang lebihmenghargaitersangka, danterdakwadalam proses peradilan. Konsep adversarial system, konsepinimengetengahkan ide keseimbangan, sehingga proses-proses upayapaksajugaharusdiseimbangkanmelaluiporosyaitu hakim pemeriksapendahuluan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisiskedudukan jaksa dalam konsep adversarial sistem dalam RUU KUHAP 2012. Selain itu juga untuk mengkajikesesuaian pembaharuan hukum pidana dengan konsep adversarial sistem dalam RUU KUHAP 2012 terhadap kinerja jaksa dan sesuai budaya hukum di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder, tipe penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa, kedudukan jaksa dalam konsep adversarial sistem dalam RUU KUHAP 2012 yaitu kedudukanJaksamenjadiseimbangdenganpengacara. PosisiJaksadenganPengacaramenjadiseimbang, haltersebutmemperlihatkanbahwa, prosedurpidanaakanterlihatsamasepertiprosedurperdata. Jaksamewakilikepentingan korban melakukanpenuntutan, sedangkanJaksamewakilikepentinganterdakwa yang di tuntut di mukapengadilan.Sistem pemeriksaan yang bersifat adversarial di bidang pengadilanmemaksa penuntut  umum dan penyidik bekerjasama erat. Pihak penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum dapat menambah alat bukti (saksi) baru di sidang pengadilan. Penuntut umum benar-benar menguasai hukum acara dan hukum pidana materil di samping sikap, wibawa, suara dan taktik yang mantap. Pembaharuan hukum pidana dengan konsep adversarial sistem dalam RUU KUHAP 2012 menghambat kinerja Jaksa, karena pembaharuan hukum pidana dengan konsep adversarial sistem dalam RUU KUHAP 2012 menghambat kinerja Jaksa karena hak-hak penahanan yang dimiliki Jaksa menjadi terbatas. Adanya adversarial di bidang pengadilanmemaksa penyidik dan penuntut umum untuk berhati-hati, sehingga penanganan kasus menjadi lambat. Budaya Hukum Di Indonesia yang masih didominasi angka kriminalitas, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sehingga dengan adanya adversarial di bidang pengadilan akan mengganggu kewenangan Jaksa dalam menjamin stabilitas nasional.

Abtrak (Bhs. Inggris)

TRIMO, Legal Studies Program Concentration Criminal Justice System, Graduate School, University General Soedirman,
POSITION OFTHE PROSECUTORINCRIMINALJUSTICESYSTEMRENEWALININDONESIA(Study AgainstAdversarialSysteminthe Criminal Procedure CodeBill2012), Chairman: Dr. SetyaWahyudi, S.H., M.H., member : Dr. HibnuNugroho, S.H., M.H.
Academic Code of Criminal Procedure Bill 2012 states that trial procedures in the Draft Criminal Procedure Code leads to a more adversarial appreciate suspects and defendants in the judicial process. The concept of the adversarial system, this concept presents the idea of balance, so that the processes of forceful measures must also be balanced through a shaft that preliminary examiner judges. This study aimed to analize prosecutor in the draft Criminal Procedure Code Bill adversarial system in 2012. In addition to the criminal law reform mengkajikesesuaian with the concept of the adversarial system in the draft Criminal Procedure Code in 2012 on the performance of prosecutors and the corresponding legal culture in Indonesia. To achieve these objectives of this study using normative juridical approach, with a secondary data source, the type of descriptive study with qualitative analysis.
The study states that, the position of the prosecutor in the concept of the adversarial system in the Code of Criminal Procedure Bill 2012 In the context of the Code of Criminal Procedure Bill 2012 which became Attorney position by a lawyer. The position of Attorney with the lawyer to be balanced, it shows that, the criminal procedure will look the same as civil procedure. Attorney representing the interests of victims of prosecution, while the attorney representing the interests of the accused are in demand in court. Inspection systems that are adversarial in fource court  prosecutors and investigators cooperate closely. The prosecution and the accused / legal adviser may add evidence (witnesses) in the new trial. prosecutors really master criminal procedural law and the law of material in addition to attitude, authority, sound and steady tactics. Updates to the concept of adversarial criminal law system in the Code of Criminal Procedure Bill 2012 hinder the performance of prosecutors, because criminal law reform with the concept of the adversarial system in the Draft Criminal Procedure Code 2012 inhibits the performance of prosecutors because of the rights owned Attorney detention is limited. Their adversarial in fource court investigators and prosecutors to be careful, so that the handling of the case to be slow. Legal culture in Indonesia is still dominated by crime and lack of public awareness, so that with the adversarial in court interfere with the authority of the Prosecutor in ensuring national stability.

Kata kunci

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Pembimbing 3

Tahun

Jumlah Halaman