Home
Login.
Artikelilmiahs
12800
Update
ELY SUNINGSIH
NIM
Judul Artikel
PERAN BAGIAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI DAN SINKRONISASI PRODUK HUKUM DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi di Kabupaten Cilacap)
Abstrak (Bhs. Indonesia)
ELY SUNINGSIH, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, “Peran Bagian Hukum Dalam Mewujudkan Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi di Kabupaten Cilacap)” Komisi Pembimbing : Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum., Anggota : Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. Penelitian ini dengan perumusan permasalahan, Bagaimanakah peran Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kendala yuridis yang dihadapi Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah di Kabupaten Cilacap. Metode penelitian dengan metode pendekatan perundang-undangan, Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, lokasi penelitian di Kabupaten Cilacap, Sumber data dari penelitian ini adalah Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, data yang diolah akan disajikan dalam bentuk teks naratif yaitu suatu uraian dan penjabaran yang tersusun secara logis, konsisten, rasional dan sistematis yang diawali dengan penyajian data-data yang berkaitan penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan, Peran Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi : Bagian Hukum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitas, pelaporan serta evaluasi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, penyebarluasan produk hukum daerah dan pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah khususnya peraturan daerah, dalam menyelenggarakan tugas pokok bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap bahwa Bagian Hukum mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan dan kebijakan yang berhubungan dengan program serta kegiatan penyelenggaraan sistem dan politik hukum nasional yang meliputi subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang hukum yang meliputi perundang-undangan, dokumentasi, pengkajian dan penelaahan hukum, b) Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang hukum yang meliputi perundang-undangan, dokumentasi, pengkajian dan penelaahan hukum, c) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang hukum yang meliputi perundang-undangan, dokumentasi, pengkajian dan penelaahan hukum, d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Peran bagian hukum Setda Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan harmonisasi hukum dalam pembentukan produk hukum daerah, yang di konstruksikan terhadap pengaturan, tolak ukur, tahapan/prosedur, dan subjek pengharmonisasian produk hukum daerah di Kabupaten Cilacap. Kendala yuridis yang dihadapi Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah di Kabupaten Cilacap, meliputi kendala ekternal dan internal. Kendala Ekternal meliputi Adanya regulasi pusat yang tumpang tindah antar Undang-undang, sehingga menyulitkan pelaksanaan di daerah, regulasi pusat merupakan payung hukum atau sebagai dasar hukum guna penyusunan rancangan produk hukum daerah dimaksud, Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Pusat terhadap produk hukum baru, yang telah dikeluarkan, hal ini menyebabkan banyak regulasi-regulasi di daerah yang bertentangan dengan produk hukum baru tersebut. Hal ini, mestinya tidak terjadi, apabila produk hukum daerah dimaksud sebelum diundangkan dilakukan publik hearing terlebih dahulu dengan pihak terkait termasuk di dalamnya pemerintah daerah. Adapun Kendala internal meliputi Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap belum optimal, Terbatasnya jumlah personil yang mempunyai keahlian di bidang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap lahirnya suatu produk hukum daerah berupa Peraturan daerah. Penelitian ini dengan perumusan permasalahan, Bagaimanakah peran Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Kendala yuridis yang dihadapi Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah di Kabupaten Cilacap.
Abtrak (Bhs. Inggris)
ELY Suningsih , Graduate School Master of Law, University Jenderal Soerdirman, "The Role of Legal In Achieving Harmonization and Synchronization Regional Legal Products Based on Law No. 12 of 2011 on the Establishment of legislation (Studies in Cilacap District)" Advisory Committee : Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. , Members : Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H. This study with the formulation of the problem, How is the role of the Legal Division Secretariat of Cilacap in achieving harmonization and synchronization of local regulations based on Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of legislation and constraints faced Section Cilacap Legal Secretariat to harmonize and synchronize legal products areas in Cilacap. Research methods to approach legislation, type of research is a normative juridical research, research sites in Cilacap, the data source of this research is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials, method of data collection is a technique or way how that can be used by researchers to collect data, processed data will be presented in the form of a narrative text is a translation of the description and logically structured, consistent, rational and systematic that begins with the presentation of data related to this study. Results of research and discussion, Role of Legal Secretariat of Cilacap in achieving harmonization and synchronization of local regulations based on the Law No. 12 Year 2011 on the Establishment of legislation, covering: Legal Department has the principal task of organizing the formulation of public policy and coordination of materials, facilities , reporting and evaluation in the field of drafting local legislation, dissemination of local regulations and laws socialization local regulation in particular areas, the principal task of organizing part of Cilacap Legal Secretariat that the Legal Department has the main task planning and policies associated with the program as well as organizing activities of national legal and political system that includes the substance of the law, the legal structure and legal culture, the Legal Division the following functions: a) Preparation of materials policy formulation of technical areas of law which includes legislation, documentation, assessment and review of the law, b) Preparation of materials coordinating the implementation of policy areas of law which includes legislation, documentation, assessment and review of the law, c) Preparation of materials monitoring and evaluating the implementation of legal policies that include legislation, documentation, assessment and review of the law, d) Implementation of other duties assigned by superiors in their respective sectors. The role of the legal department Secretariat of Cilacap in realizing the harmonization of laws in the formation of local regulations, which in the construct of the settings, benchmarks, stages/procedures, and subjec harmonization local regulations in Cilacap. Constraints yuridis faced by Section Legal Secretariat of Cilacap in doing the harmonization and synchronization of local regulations in Cilacap, including external and internal constraints. External constraints include the presence of the central regulatory overlaps between laws, making it difficult for implementation in the region, the central regulation is a legal framework or as the legal basis for the drafting of a legal product areas concerned, lack of socialization of the central government against the new laws, which have been issued, this led to a lot of regulations in the area as opposed to the new legislation. This, it should not happen, if the local laws before promulgation is made public hearing prior to the relevant parties including local authorities. The internal constraints include the stipulation Formation Program Cilacap District Regulation is not optimal, limited number of personnel who have expertise in engineering drafting legislation, lack of dissemination to the public of the birth of a legal product areas such as regional regulation.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save